Atur Pengelolaan Wilayah, DPD Studi Referensi ke Rusia

RM.id  Rakyat Merdeka - Terhitung 30 Juni - 6 Juli mendatang, Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan melakukan Studi Referensi (SR) tentang pengelolaan wilayah negara ke Rusia.

Hasil SR ini akan digunakan sebagai referensi penyusunan Rancangan Undang–Undang (RUU) Wilayah Negara. Perjalanan delegasi DPD ke Rusia yang berjarak kurang lebih 9.800 km dari Indonesia ini, dipimpin Wakil Ketua Nono Sampono (Dapil Maluku) dan Akhmad Muqowam (Jawa Tengah).

Sedangkan perwakilan Komite I DPD yang turut dalam SR ke Rusia adalah Wakil Ketua Komite I Jacob Esau Komigi (Papua Barat) dan anggota antara lain Nurmawati Dewi Bantilan (Sulawesi Tengah), Badikenita Sitepu (Sumatera Utara), Andi Surya (Lampung), Nofi Candra (Sumatera Barat), I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (Bali), Mohammad Sofwat Hadi (Kalimantan Selatan), Syafrudin Atasoge (Nusa Tenggara Timur/NTT), Abdul Azis (Sumatera Selatan), Abdul Qadir Amir Hartono (Jawa Timur) dan Abudrachman Lahabato (Maluku Utara).

Baca juga : DPD RI Jalin Kemitraan Strategis dengan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

Dalam keterangannya kepada desapedia.id sebelum menggelar pertemuan dengan Dewan Legislatif Kota Saint Petersburg, Kamis (5/7), Jacob Esau Komigi selaku juru bicara,mengatakan alasan memilih Rusia sebagai negara tujuan studi referensi.

Menurutnya, Indonesia dan Rusia memiliki banyak kesamaan. Secara geografis, Indonesia dan Rusia adalah negara yang strategis karena berada di antara benua.

Sementara Indonesia diapit Benua Asia dan Australia, Rusia berada di antara benua Eropa dan Asia. Selain diapit dua benua, kedua negara ini pun diapit oleh dua samudera. Indonesia diapit oleh Samudera Hindia dan Pasifik. Sedangkan Rusia diapit oleh samudera Arktik dan Pasifik.

Baca juga : DPD RI Komitmen Kemitraan Strategis

Jacob menambahkan, secara sosiologis, masyarakat Indonesia dan Rusia juga memiliki kesamaan karena memiliki masyarakat yang heterogen di mana terdapat banyak suku bangsa, ras, agama, budaya, bahasa dan sebagainya.

Di hadapan anggota Dewan Legislatif Kota St. Petersburg, Jacob menjelaskan, Indonesia menghadapi berbagai kondisi umum perbatasan yang kurang kondusif. Mulai dari kondisi fisik perbatasan, kondisi infrastruktur pelayanan masyarakat, kondisi penduduk, kondisi perekonomian, kondisi sumber daya alam, kondisi pertahanan dan keamanan, sampai pada kondisi pemanfaatan ruang.

Akibatnya, lanjut Jacob, berbagai aktivitas pelanggaran hukum lintas batas seperti illegal trading, illegal mining, illegal dredging/sand, illegal migration, illegal logging, human trafficking, people smuggling, penyelundupan barang, pencurian ikan (illegal fishing), perompakan (sea piracy), dan sebagainya sangat merugikan negara.

Baca juga : DPD RI Ajak Semua Parlemen Hadapi Ancaman Global

“Kunjungan kerja kami ke Rusia, pada dasarnya untuk berdiskusi mengetahui bagaimana pengelolaan wilayah negara di Rusia. Hal ini penting bagi kami, karena kawasan perbatasan merupakan manifestasi utama kedaulatan negara, di mana perbatasan mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan aktifitas kepemerintahan," jelas Jacob.

Jacob berharap, Dewan Legislatif Kota St. Petersburg dapat berbagi dengan Komite I tentang bagaimana pengelolaan wilayah negara yang berlaku di Rusia. Baik dari aspek kelembagaan, kewenangan,  hingga sistem atau model penegakan aturan tersebut, sehingga dapat berjalan dengan efektif. [ADV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.