Robert Kardinal Yakin Menteri Amran Penuhi Harapan Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi IV DPR Robert J. Kardinal optimistis Indonesia melalui kerja-kerja Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan jajaran, bakal mencapai swasembada pangan di tahun 2027 sesuai target Presiden Prabowo Subianto.

Bahkan dia sangat yakin, Indonesia tidak akan lagi impor beras tahun 2025 sebagaimana optimisme Presiden Prabowo ketika memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara.

"Paparan Pak Menteri luar biasa. Saya apresiasi Bapak karena ketika jadi menteri di periode pertama, kita bisa capai swasembada pangan. Kini kembali jadi menteri, saya yakin semua (program Kemeterian Pertanian untuk swasembada pangan) akan tercapai," kata Robert dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Mentan Andi Amran Sulaiman dan jajaran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Politisi Fraksi Golkar ini menegaskan, Komisi IV DPR tentu akan mendukung penuh program utama Presiden Prabowo untuk swasembada pangan di tahun 2027. Begitu pun di tahun depan nanti, Indonesia tidak akan lagi impor beras.

Apalagi tanda-tanda bahwa produksi beras melimpah ini bisa dilihat dari sejumlah daerah sentra produksi padi yang tengah surplus.

Baca juga : Dukung Swasembada Pangan, PIS Dorong Produktivitas Lahan Petani di Sleman

Karena itu, politisi daerah pemilihan Papua Barat Daya ini optimis, Menteri Amran bisa penuhi harapan rakyat.

"Kalimantan sudah swasembada, Papua juga sudah bisa (memenuhi kebutuhan beras sendiri), Sulawesi, dan lain-lain, sudah hampir semua provinsi (bisa memenuhi pangan sendiri). Kalau semua provinsi bisa swasembada, berarti Indonesia sebenarnya sudah swasembada pangan," tambahnya.

Hal senada dilontarkan anggota Komisi IV DPR Agus Ambo Djiwa. Agus memberikan apresiasi atas berbagai pencapaian yang telah diraih dalam pelaksanaan anggaran dan program unggulan sepanjang tahun 2024. Terutama dalam menjaga ketahanan pangan, peningkatan produksi komoditas strategis, serta program modernisasi pertanian.

Namun demikian, dia mengingatkan adanya sejumlah aspek yang perlu diperhatikan untuk penguatan kinerja pertanian ke depan. Seperti efektifitas tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), peningkatan realiasi anggaran pada sektor yang masih rendah, pencapaian target produksi dan output serta optimasi infrastruktur pertanian dan distribusi alsintan guna mendukung pencapaian target yang lebih ambisius di tahun 2025.

"Kami berharap agar semua program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan sinergi yang lebih baik agar hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia secara umum," harapnya.

Baca juga : GBI-HMJ Persembahkan Album Perdana Dan Perayaan Natal

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman meminta Kementan untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK tahun 2023, serta meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program agar pada tahun 2024 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Komisi IV DPR juga meminta Kementan untuk melakukan percepatan semua kegiatan dan realisasi serapan anggaran minimal 96 persen pada akhir Desember 2024.

"Komisi IV DPR meminta Pemerintah melalui Kementan untuk melakukan penyempurnaan tata kelola pupuk bersubsidi dengan penyederhanaan dalam perencanaan, pengadaan, dan penyaluran pupuk bersubsidi. Selanjutnya Komisi IV DPR akan melaksanakan rapat kerja bersama dengan Kementan dan pihak-pihak terkait," ujarnya.

Alex juga menyampaikan apresiasi atas perubahan struktur pada Unit Eselon I lingkup Kementan dimana Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasana dan Sarana Pertanian dipecah menjadi dua direktorat.

Yaitu Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian, dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Dan perubahan nomenklatur Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Baca juga : Pemerintah Tancap Gas

"Komisi IV DPR meminta agar perubahan struktur organisasi berdampak pada peningkatan kinerja Kementerian Pertanian dan dapat mempercepat pencapaian target swasembada pangan berkelanjutan," jelasnya.

Komisi IV DPR, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, meminta Kementan untuk meningkatkan jumlah dan kesejahteraan penyuluh dengan meningkatkan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) guna mendukung kinerja penyuluh.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.