Sarifah Suraidah Dorong Penguatan Akses Pembiayaan Pertanian dan UMKM

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR RI Sarifah Suraidah menegaskan pentingnya penguatan akses pembiayaan produktif bagi sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hal ini sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional. Menurut Sarifah, UMKM dan sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

UMKM mencakup 99,99 persen pelaku usaha, menyerap 97 persen tenaga kerja nasional, dan berkontribusi sekitar 60 persen terhadap PDB.

Sementara di sektor pertanian, penyaluran kredit perbankan hingga Mei 2025 telah mencapai Rp 571 triliun dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang relatif rendah, yakni 1,95 persen.

Baca juga : Kapolri Tinjau Operasi Pasar Murah Di Polres Sidoarjo

“Akses pembiayaan yang lebih luas dan produktif adalah kunci untuk memperkuat sektor pertanian dan UMKM. Jika ini berjalan baik, kita optimistis mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% persen dalam beberapa tahun mendatang,” ujar Sarifah.

Namun demikian, Sarifah menyoroti masih adanya ketimpangan akses pembiayaan. Hingga Januari 2025, hanya 19,84 persen dari total kredit perbankan nasional yang mengalir ke UMKM, sementara kebutuhan pembiayaan UMKM diproyeksikan mencapai Rp 4.300 triliun pada 2026.

Artinya, terdapat kesenjangan sebesar Rp 2.400 triliun yang perlu segera diatasi. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah bersama lembaga keuangan telah menempuh sejumlah langkah, di antaranya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Target penyaluran KUR tahun 2025 sebesar Rp300 triliun, dengan 60 persen difokuskan ke sektor produksi, termasuk pertanian. BRI, BNI, dan Bank Mandiri tercatat menjadi penyalur utama dengan portofolio signifikan di sektor pertanian.

Baca juga : Wujudkan Asta Cita, DPD RI Dorong Pembangunan Jasela untuk Pemerataan Ekonomi

Sarifah menambahkan, agar pembiayaan benar-benar berdampak pada penguatan ekonomi rakyat, diperlukan strategi lanjutan yang lebih terarah.

Antara lain, memperluas kemitraan dengan lembaga keuangan untuk menghadirkan produk inovatif seperti KUR digital, pembiayaan klaster, dan skema syariah.

Lalu, mengoptimalkan program pelatihan dan pendampingan bagi petani serta pelaku UMKM agar lebih siap mengelola pembiayaan.

Kemudian, memperkuat peran koperasi pertanian dan UMKM melalui dukungan LPDB-KUMKM dengan syarat yang lebih fleksibel.

Baca juga : Kebijaksanaan Presiden Prabowo Rawat Harmoni Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Serta, meluncurkan program khusus untuk mendorong usaha mikro naik kelas (graduasi usaha) sehingga mampu berkembang menjadi usaha kecil dan menengah yang lebih berdaya saing.

“Kami di DPR siap mengawal kebijakan ini agar berjalan efektif. Kolaborasi antara pemerintah, DPR, perbankan, koperasi, dan masyarakat adalah kunci. Pertanian dan UMKM harus menjadi pondasi kedaulatan ekonomi bangsa,” tegas Sarifah.

Dengan penguatan akses pembiayaan, Sarifah optimistis Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat secara inklusif.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.