BMKG Bisa Modifikasi Cuaca

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mengingatkan potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Tanah Air. Untuk itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) diminta untuk tidak ragu memodifikasi cuaca di daerah-daerah yang teridentifikasi sangat rawan bencana.

Anggota Komisi V DPR Abdul Hadi menjelaskan, data BMKG menunjukkan potensi pertumbuhan bibit siklon maupun siklon tropis di perairan selatan Indonesia hingga Papua. Dampaknya diprediksi menjangkau Bengkulu, Lampung, Jawa, Bali, NTB, dan NTT dengan fenomena angin kencang serta gelombang tinggi.

Baca juga : Menteri PPN: RI Punya Kans Jadi Jawara Dunia

“BMKG jangan ragu melakukan operasi modifikasi cuaca di daerah-daerah yang sangat rawan bencana. Langkah ini sangat penting sebagai upaya antisipatif,” kata Abdul Hadi dalam keterangannya, Rabu (3/12/2025).

Menurut politikus PKS itu, langkah tersebut adalah mitigasi efektif. Karena lebih baik keluar biaya untuk modifikasi cuaca di awal, daripada kita harus menanggung kerugian materi infrastruktur. Dan juga, dampak sosial yang jauh lebih besar akibat banjir atau longsor yang tidak terkendali.

Baca juga : Menko Polkam Bawa Salam Rindu Presiden

Selanjutnya, legislator asal Lombok, NTB itu juga meminta masyarakat, khususnya nelayan dan warga pesisir di daerah asalnya untuk mematuhi peringatan dini. Aktifkan Posko Siaga Bencana dan terus memantau info dari BMKG. “Keselamatan warga adalah prioritas utama. Kita tutup tahun 2025 ini dengan ikhtiar maksimal agar terhindar dari musibah,” katanya.

Selain itu, dia juga meminta Pemda bergerak cepat menyiapkan infrastruktur pengendali banjir, mulai dari pompa air, drainase, hingga tanggul sungai dan pantai. Tak lupa, kesiapan mitigasi lapangan, termasuk pemangkasan pohon rawan tumbang serta kesiapsiagaan logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) jadi hal krusial.

Baca juga : Bicara Strategi Kampanye 2029, Bahlil Minta Kader Golkar Melek Digital

“Dari informasi BMKG itu, saya meminta Pemda, secara khusus NTB, untuk tidak lengah. Kita harus bergerak lebih awal sebelum bencana terjadi,” tegasnya.

Ketua Komisi V Lasarus menambahkan, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), fungsi pelayanan informasi publik BMKG belum berjalan optimal. Dalam audit itu, penyampaian informasi peringatan dini belum efektif.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.