Jelang Lebaran, Jangan Ada PHK

 Sebelumnya 
Ia menegaskan, regulasi kewajiban pembayaran THR terhadap karyawan sudah jelas dan harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Jadi, jangan ada perusahaan yang beralasan melakukan PHK karena masalah keuangan. "Padahal sebenarnya hanya ingin lari dari tanggung jawab membayar THR,” ucapnya.

Ia mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan dinas tenaga kerja di daerah meningkatkan pengawasan, khususnya menjelang hari raya, guna memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Jaga stabilitas hubungan industrial yang sehat, tidak hanya bagi kesejahteraan pekerja, tetapi juga untuk menjaga produktivitas dan keberlangsungan usaha secara jangka panjang.

Baca juga : Kopdes Penggerak Ekonomi Dan Distribusi Pangan Lokal

“Perusahaan dan pekerja adalah mitra. Jika komunikasi dibangun dengan baik, maka solusi terbaik bisa ditemukan tanpa harus mengorbankan hak-hak pekerja,” tandasnya.

Sementara, Human Resources and General Affairs PT Karunia Alam Segar, Peter Sindaru membantah kabar PHK massal terhadap 400 karyawannya dalam rangka menghindari kewajiban pembayaran THR. Langkah ini diambil bukan karena momen tertentu, tetapi karena dinamika permintaan pasar dan kebutuhan produksi.

Baca juga : Kasus Korupsi Proyek Iklan BJB, KPK Bongkar Modus TSK Pinjam Bendera

Dia bilang, sebagai industri manufaktur padat karya, operasional perusahaan sangat dipengaruhi oleh dinamika permintaan pasar. "Penyesuaian kapasitas produksi merupakan hal yang lazim dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha secara berkelanjutan," ujar Peter dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

Peter menjelaskan dalam menjalankan operasional, perusahaan kerap bekerja sama dengan penyedia jasa tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan tambahan saat produksi meningkat. Begitu kebutuhan menurun, jumlah tenaga kerja pun disesuaikan.

Baca juga : Pratikno: Semua Bergerak Cepat Dan Tepat Sasaran

"Mekanisme ini merupakan praktik umum dalam industri manufaktur dan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya. TIF

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Rabu, 25 Februari 2026 dengan judul "Wakil Ketua DPR Panggil Produsen Mie Jelang Lebaran, Jangan Ada PHK"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.