Bambang Patijaya Apresiasi Keberanian Polri Bongkar Dugaan Fraud Batubara

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, mengapresiasi keberanian Polri dalam mengungkap dugaan praktik kecurangan (fraud) pada rantai pasok batubara untuk pembangkit listrik PLN.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen penegakan hukum yang patut didukung demi menjaga ketahanan energi nasional sekaligus memperbaiki tata kelola sektor ketenagalistrikan.

Bambang menjelaskan, mekanisme pengadaan batubara PLN dilakukan melalui skema business to business (B2B).

Baca juga : Komisi III DPR Dukung Kortas Tipidkor Polri Bongkar Dugaan Korupsi DMO

Karena itu, perhatian utama perlu diarahkan pada penguatan tata kelola pengadaan, mulai dari proses pengadaan, pengawasan, hingga penerimaan batubara agar seluruh tahapan berjalan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Ia menegaskan, persoalan tersebut harus dituntaskan hingga ke akar masalah.

Menurutnya, praktik-praktik yang merugikan negara dan mengganggu keandalan pasokan energi tidak boleh terus berulang karena hanya akan menguras sumber daya dan energi bangsa untuk menyelesaikan persoalan yang seharusnya dapat dicegah melalui tata kelola yang baik.

"Kami mengapresiasi keberanian kepolisian yang telah mengungkap dugaan persoalan ini. Kasus seperti ini harus diselesaikan secara tuntas agar menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak dan tidak terus menguras energi kita akibat persoalan tata kelola yang seharusnya bisa dicegah," ujar legislator dari daerah pemilihan Bangka Belitung itu.

Baca juga : Pakar Hukum Dukung Langkah Kortastipidkor Polri Usut Dugaan Korupsi Jumbo

Bambang mengingatkan, Komisi XII DPR RI sejak 2022 telah berulang kali meminta PLN memberikan perhatian serius terhadap penguatan tata kelola pengadaan batubara.

Menurutnya, pengawasan harus menjadi prioritas agar kualitas maupun volume batubara yang diterima benar-benar sesuai dengan kontrak.

"Pengawasan terhadap kualitas dan volume harus diperkuat, termasuk melalui peran surveyor yang independen dan profesional," ucapnya.

Baca juga : Gandung Apresiasi Langkah Menteri Maman Dorong Pemangkasan Biaya Layanan UMKM

Ia menekankan, setiap tahapan pemeriksaan harus dilakukan secara ketat untuk memastikan tidak ada ruang bagi praktik fraud.

Verifikasi kualitas, kuantitas, hingga administrasi pengiriman harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel guna melindungi kepentingan negara maupun masyarakat sebagai pengguna listrik.

Bambang memastikan, Komisi XII DPR RI akan terus mengawal perbaikan tata kelola sektor energi agar setiap proses pengadaan berjalan secara transparan, akuntabel, serta mampu menjamin keandalan pasokan energi bagi masyarakat dan dunia usaha.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.