Hengkang Dari PKB, Wali Kota Cimahi Jadi Ketua DPD II Golkar

RM.id  Rakyat Merdeka - Wali Kota Cimahi, Ngatiyana resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Cimahi periode 2026-2031, dalam Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kota Cimahi, Senin (21/9/2026). Sebelumnya, purnawirawan TNI itu merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Di Musda Partai Golkar Kota Cimahi, saya ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi. Ini adalah sebuah perjuangan, sebuah perjalanan hidup,” kata Ngatiyana kepada wartawan di Cimahi, Jawa Barat (Jabar), dikutip Selasa (22/9/2026).

Dia menguraikan, proses penetapannya sebagai Ketua DPD Golkar Kota Cimahi berjalan singkat. Hanya dalam waktu sepekan mulai dari proses penjaringan kader sebagai calon ketua, sampai akhirnya keluar sebagai calon tunggal.

“Proses penetapan atau pemilihan ketua DPD ini sangat singkat. Dalam waktu seminggu, alhamdulillah hari Jumat disampaikan, Senin terlaksana Musda,” terangnya.

Sebelum berpindah partai, Ngatiyana mengaku sudah berpamitan dan meminta izin pada PKB. Dia juga sudah meminta izin ke partai koalisi yang mengusungnya di Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024, seperti Partai Gerindra dan PAN.

Baca juga : Perumnas Perluas Hunian Bersubsidi Di Perkotaan

“Saya sudah silaturahmi ke PKB, sudah menyampaikan tentang kegiatan ini. Saya juga sudah meminta petunjuk kepada partai koalisi, termasuk Gerindra dan PAN. Semua sudah kami sampaikan, semua mengizinkan dan memberikan dukungan,” jelasnya.

Soal target politik ke depan, Ngatiyana menegaskan, dirinya ingin fokus menyelesaikan masa bakti sebagai Wali Kota Cimahi periode 2024-2029. “Untuk 2029, kita lihat nanti. Kalau itu takdir Allah, pasti akan jalan. Saya akan memberikan kesempatan kepada orang lain, bila orang lain tidak ada pendukungnya, baru saya siap. Itu prinsip saya,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPD I Golkar Jabar, Daniel Mutaqien Syafiuddin menjelaskan, alasan kader memilih Ngatiyana melalui musyawarah mufakat. Dia mengaitkan peran Ngatiyana dengan sejarah awal Partai Golkar di Kota Cimahi.

“Kenapa Pak Ngatiyana? Karena beliau yang melahirkan Partai Golkar di Kota Cimahi, jadi beliau harus bertanggung jawab terhadap anaknya,” ujarnya.

Daniel menambahkan, Golkar ingin menjaga fokus dan konsentrasi menghadapi agenda politik mendatang. Sebab itu, pihaknya mendorong proses musyawarah di Musda Golkar tingkat kabupaten dan kota.

Baca juga : Kalijodo Segera Dipermak Jadi Ruang Publik Nyaman

“Kami butuh fokus, konsentrasi, untuk menghadapi Pemilu yang akan datang. Kami tidak mau membuang energi sia-sia dengan kompetisi Musda, jadi sebisa mungkin kabupaten/kota mufakat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Daniel mengatakan, pihaknya menargetkan konsolidasi internal di Kota Cimahi berjalan secara bertahap. Dia juga meminta Ngatiyana segera membentuk kepengurusan tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Di Kota Cimahi tidak terlalu kendala karena hanya ada 3 kecamatan. Tahun depan sudah mulai tahapan Pemilu maka persiapkan untuk kemenangan Golkar,” imbuhnya.

Terpisah, Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jabar, Acep Jamaludin mengaku terkejut sekaligus menyesalkan keputusan Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menerima jabatan Ketua DPD Golkar Kota Cimahi. Sebab, DPW PKB Jabar dan Ngatiyana telah sepakat untuk tidak membebani Wali Kota Cimahi dengan urusan kepartaian.

“Beliau kader yang diusung PKB, dimenangkan PKB bersama koalisi, dan dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum sebagai pengurus DPW PKB Jawa Barat,” katanya.

Baca juga : Era Baru Mancini Dimulai

Menurut Acep, komunikasi dari Ngatiyana soal rencana kepindahan itu baru diterima DPW PKB Jabar, Minggu (20/9/2026), melalui sambungan telepon. Artinya, lanjut dia, kabar tersebut sampai ke struktur partai kurang dari 24 jam sebelum Musda Golkar digelar.

Dia menambahkan, penerimaan jabatan Ketua DPD Golkar Kota Cimahi membawa konsekuensi organisasi yang berlaku otomatis. “Dengan menjadi Ketua Golkar Cimahi, secara otomatis beliau tidak lagi menjadi anggota Partai Kebangkitan Bangsa dan diberhentikan sebagai pengurus DPW PKB Jawa Barat,” tegasnya.

Namun begitu, sambung Acep, PKB Jabar tak akan mempersoalkan pilihan politik Ngatiyana. Menurutnya, pindah partai adalah hak setiap warga negara dan bagian dari dinamika demokrasi.

“Pilihan Pak Ngatiyana adalah hak politik beliau, dan PKB menghormatinya. Dulu, kami juga menghormati ketika beliau berpindah dari PDI Perjuangan ke PKB,” tandasnya. [OSP]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.