Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

RM.id  Rakyat Merdeka - Ironi ketenagakerjaan terjadi ketika dunia usaha mengeluhkan sulitnya mendapatkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, sementara di sisi lain lebih dari 1 juta lulusan pendidikan tinggi masih menganggur.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Sakernas Mei 2026 mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,22 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,65 persen.

Dari jumlah tersebut, sekitar 1,03 juta orang merupakan lulusan pendidikan tinggi jenjang D-IV/S1/S2/S3.

Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan struktural dalam hubungan antara sistem pendidikan dan dunia kerja.

Pulung merespons keluhan Wakil Ketua DPP Apindo Nurjaman mengenai sulitnya dunia usaha mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Jangan salahkan SDM kita yang tidak memenuhi kualifikasi industri. Coba kita koreksi diri, apakah sistem pendidikan kita sudah memikirkan ke mana lulusannya nanti akan tertampung,” ujar Pulung.

Menurutnya, ketika industri kekurangan tenaga kerja dengan kompetensi tertentu sementara jutaan orang mencari pekerjaan, persoalan tersebut tidak dapat semata-mata dibebankan kepada kualitas pencari kerja.

Baca juga : Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Gandeng Pelaku Industri Kreatif

“Kalau industri bilang kekurangan tenaga kerja, sementara di luar sana jutaan orang mencari pekerjaan, berarti ada mismatch. Pertanyaannya bukan hanya apakah SDM kita berkualitas, tetapi apakah sistem pendidikan kita menghasilkan kompetensi yang dibutuhkan perekonomian,” katanya.

Persoalan tersebut semakin terlihat dari data skill mismatch. Apindo dalam pemaparannya pada September 2026 menyebut sekitar 38 persen pekerja mengalami vertical mismatch dan 33,5 persen mengalami horizontal mismatch.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tingkat atau bidang pendidikan dengan pekerjaan yang dijalankan.

Pulung menilai salah satu cara untuk memperkecil kesenjangan tersebut adalah memperkuat program magang bagi mahasiswa dan peserta didik di dunia industri.

Namun, menurutnya, magang tidak boleh sekadar menjadi formalitas untuk memenuhi kewajiban akademik.

Program tersebut harus dirancang sebagai bagian dari proses pembentukan kompetensi sekaligus transisi dari dunia pendidikan menuju dunia kerja.

“Mahasiswa jangan baru mengenal dunia industri setelah lulus. Mereka harus sudah bersentuhan dengan dunia kerja ketika masih kuliah. Di situlah mereka mengetahui kompetensi apa yang benar-benar dibutuhkan dan industri juga bisa melihat potensi calon tenaga kerja,” ujar Pulung.

Baca juga : Pemerintah Tak Lupa Perhatikan Nasib Guru

Karena itu, pemerintah perlu mendorong kemitraan yang lebih kuat antara perguruan tinggi, lembaga pendidikan vokasi, dan dunia usaha.

Program magang dapat diarahkan berdasarkan kebutuhan sektor industri, disertai standar kompetensi dan evaluasi yang jelas.

“Output magang bukan dihitung dari jumlah peserta dan sertifikat. Tapi berapa banyak peserta program magang terserap dalam dunia usaha,” katanya.

Pulung menambahkan, magang harus dipandang sebagai proses transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja.

Dengan demikian, pemerintah perlu lebih menekankan seberapa besar peserta magang pada akhirnya dapat masuk ke dunia industri.

Ia juga menilai kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan tidak boleh lagi dirancang sebagai dua kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri.

“Jangan sampai kita sibuk mencetak sarjana, tetapi tidak cukup serius memetakan pekerjaan apa yang tersedia dan kompetensi apa yang dibutuhkan. Pendidikan harus membaca ke mana ekonomi bergerak,” ujarnya.

Baca juga : Jumlah Tenaga Pendidik Kurang, Beban Mengajar Guru Di Jakarta Lebih Berat

Karena itu, pemerintah perlu membangun sistem perencanaan tenaga kerja yang terintegrasi dengan perencanaan pendidikan.

Kebutuhan kompetensi industri harus menjadi salah satu rujukan dalam pengembangan program studi, kurikulum, pendidikan vokasi, pelatihan, hingga sertifikasi.

Pada saat yang sama, dunia industri juga harus lebih aktif terlibat dalam proses pendidikan, bukan hanya datang ketika membutuhkan tenaga kerja.

“Industri harus ikut memberi tahu kompetensi apa yang dibutuhkan. Kampus harus menyiapkan lulusan berdasarkan perkembangan ekonomi, teknologi, dan kebutuhan pekerjaan. Kalau keduanya berjalan sendiri-sendiri, mismatch akan terus terjadi,” tegas Pulung.

Ia menambahkan, keberhasilan pendidikan tidak seharusnya berhenti pada jumlah lulusan.

“Ukuran keberhasilan pendidikan bukan hanya berapa banyak orang yang lulus, tetapi apakah mereka memiliki kompetensi yang relevan dan dapat masuk ke pasar kerja. Kalau satu juta lebih lulusan pendidikan tinggi masih menganggur, sementara industri mengatakan kekurangan tenaga kerja, berarti ada bagian dari desain kebijakan kita yang harus dikoreksi,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.