Tongkat Komando Baru Polri dan Ujian Reformasi di Era Prabowo

 Sebelumnya 
Bagi Kapolri yang baru, tongkat komando bukanlah mahkota kenyamanan, melainkan beban amanah yang maha berat.

Reformasi kepolisian tidak boleh lagi hanya berhenti pada jargon manis atau platform aplikasi digital semata.

Pekerjaan rumah paling mendesak adalah merombak kultur kekuasaan menjadi kultur pelayanan sejati.

Sosok legendaris Jenderal Polisi (Purn.) Hoegeng Imam Santoso mewariskan teladan abadi: "Baik menjadi orang penting, tetapi jauh lebih penting menjadi orang baik."

Integritas tidak boleh sekadar menjadi pajangan etalase institusi. Kapolri baru memiliki tugas sejarah untuk membasmi praktik pungutan liar, komersialisasi perkara hukum, hingga gaya hidup hedonis aparat yang sering kali melukai hati masyarakat miskin.

Penegakan hukum juga harus konsisten dan tanpa pandang bulu. Stigma bahwa hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas harus dikikis habis.

Penanganan kasus korupsi, judi daring, tambang ilegal, hingga kejahatan transnasional harus disikat hingga ke level aktor intelektualnya, bukan hanya mengorbankan bidak-bidak kecil di lapangan.

Selain itu, kepolisian di bawah nakhoda baru harus merestorasi asas due process of law secara utuh.

Baca juga : Partai Ummat Dukung Reshuffle Kabinet, Sebut Prabowo Responsif

Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam setiap tindakan penyidikan harus dijamin, serta menghapus bayang-bayang praktik salah tangkap atau kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan aktivis pembela kepentingan umum.

Konvergensi Kabinet: Peran Polri dalam Akselerasi Kesejahteraan Rakyat

Penataan kabinet dan penyegaran kepemimpinan Polri pada hakikatnya tidak berdiri di ruang hampa. Keduanya harus saling bertaut dan bermuara pada satu tujuan pamungkas: kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam visi pemerintahan Prabowo, stabilitas keamanan dan penegakan hukum adalah pilar utama yang menopang fondasi pembangunan ekonomi kerakyatan.

Tanpa kepastian hukum, cita-cita mulia tentang kedaulatan pangan dan energi hanya akan berakhir sebagai fatamorgana yang dirusak oleh praktik rente dan kartel.

Oleh karena itu, kontribusi strategis dari Kapolri baru beserta jajaran kabinet baru harus benar-benar menyentuh urat nadi persoalan bangsa.

Dalam hal mewujudkan ketahanan pangan dan energi, misalnya, kepolisian dituntut untuk menindak tegas tanpa ampun para mafia pupuk subsidi, spekulan beras, penimbun bahan pokok, hingga jaringan mafia BBM ilegal yang merampas hak-hak petani dan nelayan.

Selanjutnya, pada aspek penyelamatan aset negara, institusi Polri harus bahu-membahu bersama kementerian teknis terkait untuk menutup setiap celah kebocoran penerimaan negara, baik di sektor bea cukai, perpajakan, kehutanan, maupun tata kelola mineral dan batubara.

Tidak kalah pentingnya adalah upaya menciptakan kepastian iklim investasi yang bersih.

Baca juga : Industri Harus Tumbuh Dua Digit Untuk Kejar Ekonomi 8%

Kapolri harus berada di garis depan untuk memberantas praktik premanisme dan pungutan liar—termasuk yang berlindung di balik kedok organisasi masyarakat—di kawasan-kawasan industri.

Tujuannya amat gamblang: memastikan lapangan kerja terbuka seluas-luasnya bagi rakyat kecil tanpa dibebani biaya siluman. Terakhir, komitmen pelindungan terhadap kaum rentan harus dipertebal.

Negara harus hadir melalui penegakan hukum yang keras dan presisi terhadap kasus kekerasan pada perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta pemberantasan jaringan narkotika yang semakin masif menyasar lingkungan masyarakat akar rumput.

Menjaga Api Keberanian Menuju Indonesia Emas 

Perombakan kabinet dan rotasi pucuk pimpinan Korps Bhayangkara oleh Presiden Prabowo Subianto adalah momentum koreksi sekaligus loncatan sejarah yang amat penting.

Bangsa ini menaruh tumpuan harapan yang sangat besar pada keberanian Presiden untuk memimpin dengan tangan dingin, berorientasi pada hasil nyata, dan berpihak secara absolut kepada rakyat banyak.

Apresiasi tinggi patut disematkan pada fondasi pengabdian yang telah diletakkan dengan penuh dedikasi oleh keluarga besar kepolisian Negara.

Namun di saat yang bersamaan, letupan kritik konstruktif terhadap proses suksesi yang berakselerasi tinggi ini harus dimaknai sebagai pengingat yang bijak: bahwa negara hukum yang tangguh selalu dibangun di atas pilar konstitusi dan etika yang dihormati, bukan semata-mata bertumpu pada pragmatisme politik sesaat.

Kepada Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, dan Wakapolri baru Komjen Pol Wahyu Hadiningrat serta seluruh jajaran kabinet hasil perombakan ini selamat bekerja.

Baca juga : Reshuffle Ketujuh Kabinet Merah Putih

Amanah dan doa dari ratusan juta rakyat Indonesia menanti pembuktian nyata. Mengutip seruan monumental dari Sang Proklamator, Bung Karno: "Kalau kita lapar, itu bukan salah takdir. Itu karena kita belum cukup bekerja keras dan bersatu menata negeri ini agar cukup sandang dan pangan untuk semuanya."

Rakyat hari ini mendambakan polisi yang mengayomi tanpa pamrih, jajaran kabinet yang bekerja melayani tanpa niat korupsi, serta pemimpin negara yang teguh menempatkan keadilan sebagai panglima tertinggi.

Tongkat komando telah resmi berpindah tangan, kini tiba saatnya kerja keras dan pembuktian nyata yang harus berbicara di panggung sejarah republik.

Oleh: Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH. 

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.