Dark/Light Mode

Dua Tahun Prabowo-Gibran: Menjaga Keseimbangan Hukum, Politik, dan Ekonomi

Kamis, 22 Oktober 2026 11:59 WIB
I Wayan Sudirta. (Foto: Dok. PDIP)
I Wayan Sudirta. (Foto: Dok. PDIP)

 Sebelumnya 
Di sektor ekonomi, pemerintahan Prabowo-Gibran melanjutkan kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang telah dikembangkan pada periode sebelumnya.

Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri, memperkuat industri nasional, dan memperluas kesempatan investasi.

Secara makroekonomi, Indonesia menunjukkan daya tahan di tengah dinamika ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, inflasi yang terkendali, serta kinerja perdagangan yang ditopang ekspor menjadi modal penting untuk melanjutkan pembangunan.

Investasi pada sektor manufaktur dan energi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional.

Apabila dikelola secara tepat, kebijakan hilirisasi dapat mendorong terbentuknya rantai industri yang lebih kuat dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Meski demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur melalui indikator makro semata.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pertumbuhan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah dan kelas menengah.

Salah satu aspek yang patut mendapat perhatian adalah kualitas data yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

Data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan prasyarat bagi kebijakan yang efektif.

Karena itu, setiap penyampaian informasi mengenai rasio utang, tingkat kemiskinan, maupun ketahanan pangan perlu didukung oleh sumber yang jelas dan konsisten.

Baca juga : Bambang Patijaya Apresiasi 2 Tahun Prabowo-Gibran, Kemandirian Energi Menguat

Dalam hal ini, koordinasi antara pimpinan pemerintahan dan kementerian teknis perlu terus diperkuat.

Penyajian data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun kebijakan secara lebih tepat sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha.

Selain persoalan data, pelaksanaan hilirisasi juga perlu memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.

Potensi deforestasi, konflik agraria, serta keterbatasan penyerapan tenaga kerja lokal di sekitar kawasan pertambangan dan fasilitas pengolahan merupakan persoalan yang perlu diantisipasi.

Investasi yang besar akan memberikan manfaat lebih luas apabila disertai perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak masyarakat setempat, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal.

Dengan pendekatan tersebut, hilirisasi tidak hanya menghasilkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Daya beli masyarakat juga perlu menjadi perhatian. Kenaikan biaya hidup, beban pajak, dan tantangan memperoleh pekerjaan dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan fiskal dan program ekonomi tetap memperhatikan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pada akhirnya, keberhasilan ekonomi tidak hanya tercermin dari nilai ekspor atau besarnya investasi yang masuk.

Ketersediaan pangan dengan harga terjangkau, terbukanya lapangan kerja yang layak, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan membaiknya kualitas hidup juga merupakan indikator yang tidak kalah penting.

Baca juga : Dua Tahun Prabowo-Gibran, Menjaga Momentum Pembenahan Penegakan Hukum

Karena itu, agenda pembangunan ekonomi perlu terus diarahkan untuk menjembatani capaian makro dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Pertumbuhan yang berkualitas adalah pertumbuhan yang manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata.

Menatap Tahun-Tahun Penentuan

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan sejumlah peluang sekaligus tantangan.

Konsolidasi politik, keberlanjutan pembangunan, penguatan hilirisasi, dan upaya pemulihan aset negara merupakan bagian dari agenda yang dapat mendukung kemajuan Indonesia.

Namun, capaian tersebut perlu berjalan seiring dengan penguatan supremasi hukum, pemeliharaan kualitas demokrasi, serta pemerataan manfaat pembangunan.

Ketiganya tidak dapat dipisahkan apabila Indonesia ingin mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045 secara berkelanjutan.

Evaluasi terhadap pemerintahan tidak semestinya dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan.

Sebaliknya, kritik yang disampaikan secara objektif dan konstruktif merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan demi kepentingan rakyat.

Prabowo-Gibran memiliki kesempatan untuk memperkuat warisan kepemimpinannya melalui langkah-langkah yang terukur: menjaga independensi lembaga hukum, membuka ruang dialog yang lebih luas, memastikan kebijakan berbasis data, dan memperbesar manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Kepemimpinan nasional membutuhkan ketegasan dalam mengambil keputusan, tetapi juga kebijaksanaan untuk mendengarkan.

Baca juga : Baleg Usulkan UU Anti-Bullying

Pemerintahan yang kuat bukan hanya pemerintahan yang mampu menjalankan agenda besar, melainkan juga yang bersedia mengevaluasi kebijakan, memperbaiki kekurangan, dan memastikan bahwa setiap keputusan berpijak pada konstitusi serta kepentingan publik.

Waktu akan menjadi bagian dari penilaian sejarah terhadap kepemimpinan ini. Apakah Indonesia mampu melangkah menuju cita-cita 2045 dengan fondasi demokrasi yang kokoh, hukum yang berintegritas, dan ekonomi yang inklusif akan sangat ditentukan oleh pilihan-pilihan yang diambil sejak sekarang.

Pada akhirnya, pembangunan bangsa bukan hanya tentang seberapa tinggi gedung dapat didirikan atau seberapa besar pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.

Lebih dari itu, pembangunan adalah tentang bagaimana negara menjaga keadilan, merawat persaudaraan, dan memastikan setiap warga memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik.

Di situlah makna sesungguhnya dari cita-cita Indonesia Emas: kemajuan yang tidak meninggalkan demokrasi, pertumbuhan yang tidak mengabaikan keadilan, serta kekuasaan yang senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat.

Oleh: Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dan Ketua Umum IKA Doktor Hukum UKI

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.