Bahas RUU Perampasan Aset, DPR Minta Masukan Akademisi Dan Ekonom

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi III DPR kembali menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menghimpun masukan dari kalangan akademisi, ekonom, dan organisasi mahasiswa terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2026), dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Agenda tersebut digelar terbuka untuk umum agar masyarakat dapat mengikuti proses pembahasan.

Sahroni mengatakan, RDPU ini bertujuan menampung berbagai pandangan sekaligus memperdalam materi yang akan diatur dalam RUU Perampasan Aset.

Baca juga : Penjual Mochi Catat Perkiraan Penjualan Tiap Minggu, Target Naik dari 100 Jadi 1

Selain mendengarkan masukan para narasumber, anggota Komisi III DPR juga diberikan kesempatan untuk menanggapi dan mendalami sejumlah persoalan yang berkaitan dengan rancangan regulasi tersebut.

"Menerima masukan terhadap penyusunan RUU tentang Perampasan Aset terkait tindak pidana. Yang kedua, pendalaman," ujar Sahroni saat membuka rapat.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan menegaskan, RUU Perampasan Aset harus dirancang dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Regulasi tersebut tidak boleh menjadi instrumen bagi aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan kewenangan, khususnya dalam pemblokiran dan penyitaan aset.

Baca juga : Mantan Rektor Unsoed Kembali Diperiksa Penyidik KPK

Menurut Hinca, diperlukan mekanisme kontrol yang kuat, transparansi dalam pengelolaan aset, serta perlindungan hukum yang jelas agar penerapan aturan tidak bergeser menjadi alat kekuasaan.

"Kita ingin RUU ini tidak dijadikan abuse of power aparat penegak hukum. Untuk itu, kita mengajak seluruh akademisi untuk berkontribusi menghasilkan suatu produk hukum yang jelas dan transparan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara fokus, mengingat waktu yang tersedia terbatas. Substansi utama dan prinsip keseimbangan antara kepentingan negara dengan perlindungan hak pihak yang dikenai tindakan hukum harus menjadi perhatian.

Baca juga : DPR Tampung Usulan Jamdatun

"Intinya RUU Perampasan Aset harus bersifat seimbang antara negara dan pelaku, terutama yang beritikad baik," tegas Hinca.

Dalam RDPU tersebut, Komisi III DPR menghadirkan dua narasumber dari kalangan akademisi dan ekonomi, yakni Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Dr. Kristiawanto serta Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi.

Masukan dari para narasumber diharapkan dapat memperkaya pembahasan dan membantu menghasilkan regulasi perampasan aset yang memiliki landasan hukum kuat, transparan, serta tetap menjamin perlindungan hak-hak warga negara.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.