Darmadi Minta Roadmap UMKM Segera Disusun

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto khawatir maraknya produk-produk asing yang diperdagangkan secara bebas di berbagai perusahaan e-commerce bakal mematikan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Ia meminta pemerintah memberikan kebijakan yang tidak hanya mampu memproteksi para pelaku UMKM dalam negeri tapi mampu meningkatkan daya saing di tengah persaingan global yang makin ketat ini.

"Sekarang yang di e-commerce itu kan banyak (produk) asing. Pemerintah sudah menurunkan pajaknya yang semula (kena pajak produk asing) 75 dolar AS, menjadi 3 dollar. Tapi ternyata masih merajalela. Di online-online yang gede itu kan masih banyak jual produk-produk luar. Makanya muncul hastag seller asing bunuh UMKM," kata Darmadi di Jakarta, Minggu (21/2).

Baca juga : Ibu-ibu Pelempar Pabrik Rokok Susui Anak Di Tahanan, DPR Minta Kejaksaan Bebaskan Mereka

Menurutnya, jika pemerintah serius mau memproteksi produk-produk lokal, harusnya regulasi yang dibuat tidak hanya memperketat masuknya produk asing dalam negeri tapi juga bisa memberikan stimulus terhadap kelangsungan UMKM.

Darmadi mengatakan dalam hal ini pemerintah menginstruksikan kepada setiap kementerian, lembaga dan institusi untuk memprioritaskan belanja anggarannya untuk produk-produk UMKM.

"Jangan beli produk-produk perusahaan-perusahaan besar apalagi produk asing. Regulasinya juga jangan sampai malah mempersulit UMKM ," tuturnya.

Baca juga : Usaha Kecil Butuh Pembiayaan Digital

Politisi PDIP ini khawatir merebaknya produk luar negeri akan berdampak panjang bagi pelaku usaha lokal. Ia mengingatkan dengan murahnya barang impor dengan model-model yang lebih baik pula, akan mengancam kelangsungan hidup pelaku UMKM.

Makin banyak UMKM yang gulung tikar tentu saja akan mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Untuk itu, Darmadi juga berharap platform-platform e commerce yang ada di tanah air memberikan porsi yang lebih kepada produk-produk UMKM dalam negeri.

"Ini penting agar produk-produk UMKM tersalurkan dengan maksimal. Platform e commerce kita juga mesti membatasi produk dari luar. Itu makanya perlu ada regulasi yang mengatur ini semua," tegasnya.

Baca juga : DPR Ingin BPJS Kesehatan Turunkan Iuran Kelas 3

Nantinya, lanjut dia, regulasi yang dirancang, penekannya tidak hanya pada aspek penerimaan negara dari sisi pajak saja, namun bagaimana agar pemerintah mempunyai blue print untuk peningkatan daya saing.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.