Bamsoet Minta Parpol Patuhi Pesan Prabowo Agar Para Menterinya Tak Main Proyek APBN

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengingatkan para ketua umum partai politik agar para kadernya yang nanti duduk dalam kabinet tidak boleh main proyek APBN. Prabowo melarang para menterinya nanti mencari keuntungan dari anggaran negara dalam rangka mencegah korupsi. Karena itu, para ketua umum partai politik harus benar-benar selektif dalam mengusulkan kadernya yang akan duduk sebagai menteri pada kabinet pemerintahan Prabowo mendatang.

Bamsoet menerangkan, partai politik merupakan tulang punggung demokrasi yang menjadi titik pangkal paling penting bagi proses terciptanya penyelenggaraan negara yang baik. "Untuk itu, dalam menempatkan kader partainya yang akan duduk di kabinet, ketua partai politik harus benar-benar mempertimbangkan faktor integritas, kredibilitas, kapabilitas, akseptabilitas dan akuntabilitas dari kader yang diusulkan untuk menjadi menteri," ujar Bamsoet, di Jakarta, Sabtu (12/10/2024).

Baca juga : Warning Prabowo ke Parpol Koalisi, Jangan Tugaskan Menteri untuk Cari Uang dari APBN

Ketua MPR ke-16 dan Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, dalam menentukan arah kebijakan negara, partai politik memiliki peran yang sangat penting. Sebab, dalam UUD NRI 1945, partai politik diberikan kewenangan untuk menyeleksi serta mengusung para pejabat publik, baik di tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

"Sebagai hulu demokrasi, berbagai pembenahan partai politik perlu dilakukan. Semakin kuat dan sehatnya kondisi partai politik, semakin memudahkan terwujudnya hilir demokrasi berupa kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," kata Bamsoet.

Baca juga : Prabowo Ingatkan Ketum Parpol Koalisi Tak Minta Menteri Cari Uang Di APBN

Wakil Ketua Umum Polhukam Kadin Indonesia ini menuturkan, partai politik harus mampu mendorong lahirnya politisi berintegritas, memperjuangkan aspirasi publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Partai politik juga harus memilik standar etik internal guna mengurangi risiko korupsi politik.

Berdasarkan data KPK dari 2004 hingga 2023, jumlah kasus korupsi yang melibatkan anggota parpol mencapai 344 kasus, baik anggota DPRD ataupun DPR. Sementara sebanyak 154 bupati/wali kota dan 22 gubernur terjerat kasus korupsi.

Baca juga : Peringatan Keras Prabowo: Menteri Dilarang Cari Uang Dari APBN dan APBD

Bamsoet menekankan, sistem demokrasi internal partai politik harus berjalan baik dan terbuka, agar lebih mudah memilih serta mengirim kader terbaik untuk duduk di dalam pemerintahan. "Partai politik jangan hanya menjadi milik segelintir orang, sehingga dalam mengajukan kader yang duduk di eksekutif hanya berdasarkan 'kedekatan', tanpa memperhatikan faktor integritas, kredibilitas, kapabilitas, akseptabilitas dan akuntabilitas kader yang diajukan," pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.