Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Zaskia Adya Mecca, Turun Langsung Padamkan Karhutla
- Menperin: Pendidikan Vokasi Kunci Cetak SDM Industri Unggul
- Nawakara Edukasikan Generasi Muda Soal Keamanan Hingga Kepedulian Lingkungan
- BRI Peduli Salurkan 270 Unit Mesin Pompa Air Bantu Kendalikan Api di Kalimantan
- Pemprov DKI Siapkan 11 Rusun dalam APBD 2027, Rorotan dan Marunda Prioritas
RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Majelis Tinggi Partai (MTP) Partai Demokrat, Syarief Hasan menghormati rencana perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi.
Pasalnya, reshuffle kabinet adalah hak prerogratif dari presiden.
"Itu hak prerogatif presiden. Kita tidak boleh ikut campur,"kata Syarief kepada Rakyat Merdeka, Minggu (18/4).
Baca juga : Reshuffle Kabinet Dan Kicauan Survei (2)
Mantan Menteri Koperasi dan UMKM ini tidak mau berspekulasi menyikapi tepat atau tidaknya perombakan kabinet di tengah masa pandemi Covid-19.
Politisi senior partai berlambang mercy ini menyerahkan, sepenuhnya perombakan kabinet kepada Jokowi sebagai kepala negara.
"Memang sangat sulit dibilang tepat atau tidak reshuffle kabinet itu dilakukan. Karena tugas pemerintah sekarang sangat berat,”kata Syarief.
Baca juga : Reshuffle Kabinet, Azis Syamsuddin: Pilih Sosok Muda Inovatif Dan Berani
Ia menyebut, pemerintahan Jokowi saat ini sedang menghadapi banyak persoalan, mulai pandemi yang belum usai, ekonomi masih kontraksi, pengangguran dan kemiskinan tinggi, daya beli masyarakat rendah, gejolak Papua dan sebagainya.
"Mungkin reshuffle kabinet dilakukan supaya para menterinya bisa bekerja lebih bagus lagi, karena tugas pemerintah sekarang sangat berat," ujarnya
Ditanya apakah sudah ada tawaran untuk masuk kabinet, Syarief menegaskan, bahwa Partai Demokrat lebih pilih fokus bekerja bersama masyarakat dan konsolidasi kader dibandingkan membicarakan reshuffle.
Baca juga : Reshuffle Kabinet Dan Kicauan Survei (1)
"Kami tidak pernah membicarakan reshuffle, karena itu hak presiden, dan Partai Demokrat tetap konsisten di luar pemerintahan,” tegasnya.
Meski menjadi oposisi, Ia menyatakan, Partai Demokrat tetap mengawal pemerintahan Jokowi dan Kyai Ma'ruf Amin sampai berhasil menjalankan tugasnya.
"Kalau semua partai masuk ke pemerintah, siapa yang mengontrolnya?. Kita ingin Jokowi berhasil menjalankan tugasnya sebagai presiden. Makanya, kita pilih di luar pemerintahan," tandasnya. [MFA]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya