Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Ketika kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengguncang dunia, apa yang perlu Indonesia lakukan? Untuk menjawab itu, kita perlu secara cermat mengamati perkembangan dunia yang terus berubah.
Ketika semua institusi global tak dapat diandalkan karena tak efektif, sementara rules-based global order yang menjaga stabilitas hubungan internasional sejak berakhirnya Perang Dunia II pun semakin diabaikan, maka setiap negara akan membentengi kepentingan nasionalnya.
Persaingan kekuatan dunia akan semakin meruncing dan ketegangan antarnegara menghadirkan masa depan yang semakin tak pasti.
Akibatnya, setiap negara menjadi inward-looking, definisi kawan dan lawan semakin kabur, yang ada hanyalah mengamankan kepentingan dalam negeri.
Donald Trump menjalankan strategi Amerika First, Xi Jinping membalasnya dengan China First. Semua negara akan katakan “My country first".
Karena ketika lingkungan eksternal tak bisa diandalkan lagi, maka harapan tersisa adalah menjaga dan memperkuat ketahanan dalam negeri.
Baca juga : Sail to Indonesia 2025, Andalan Baru Pemerintah Genjot Wisata Bahari
Hubungan Amerika dengan semua mitra dagangnya, termasuk Indonesia, akan tetap terdampak tarif yang tinggi, karena Amerika di bawah kendali Trump akan secara tegas melakukan retaliasi terhadap semua negara yang menikmati surplus perdagangan dengannya.
Oleh karena itu, kita pun perlu kembali menjalankan strategi Indonesia First yang sebetulnya sudah dimulai di masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Jauh sebelum Donald Trump menjalankan kebijakan America First, kita sudah terlebih dahulu menjalankan strategi Indonesia First dengan membentuk posisi Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri di kabinet Pembangunan IV (1983-1988).
Strategi Indonesia First itu sebetulnya bukan barang baru. Bahkan sejak era Presiden Soekarno, sudah ada rencana untuk menciptakan Indonesia yang “Berdaulat secara politik, Berdikari secara ekonomi, dan Berkepribadian dalam kebudayaan”.
Tapi terlampau lama kita lupa berdiri di atas kaki sendiri, sehingga guncangan yang terjadi di luar negeri selalu saja menggoyang stabilitas perekonomian kita.
Padahal setelah strategi penguatan pasar dalam negeri itu kita abaikan, Malaysia mengembangkannya dengan membentuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri pada 1990 yang bertujuan, antara lain, membenahi rantai pasok perdagangan dalam negeri dan memangkas biaya logistik.
Baca juga : Saras: Saatnya Indonesia Punya Tourism Board Mandiri Tanpa APBN
Sehingga barang-barang kebutuhan sehari-hari bisa menjadi lebih murah dari sebelumnya, bahkan lebih murah dari harga-harga barang di Indonesia saat ini.
Lihat juga Australia yang membentuk Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan pada 1987 sehingga para diplomatnya bertugas membuka pasar luar negeri untuk berbagai produk dari negeri kanguru itu.
Sejak itu Menlu Gareth Evans berkunjung ke berbagai negara bukan hanya untuk urusan diplomasi, tetapi juga secara aktif mempromosikan dan membuka pasar untuk barang-barang produksi dalam negerinya.
Strategi itu kini dilanjutkan oleh Menlu Australia Penny Wong. Sebetulnya sejak dulu Indonesia sudah mempunyai kebijakan untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri dan memperbesar serapan pasar untuk berbagai barang produksi kita sendiri.
Tapi masalahnya adalah kita gagal meneruskan strategi tersebut. Sebab, the devil is in the details. Bahkan, kata Jacob Oetama (alm.), “Orang Indonesia itu kalau sudah membuat rencana, disangkanya bahwa rencana itu sudah tercapai".
Untuk meningkatkan kualitas dan membenahi rantai pasok produk-produk dalam negeri, mengurangi biaya logistik, serta memperluas pasar produk ekspor, kita dapat menamakan Kementerian Perdagangan sebagai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri -- dalam rangka Indonesia First -- dan memperluas lingkup tugas Kementerian Luar Negeri menjadi Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Internasional.
Baca juga : CPI Indonesia Luncurkan Buku Kunci Hadapi Krisis Iklim Dan Energi
Dengan demikian maka jumlah penduduk yang hampir mencapai 300 juta jiwa itu berkembang menjadi pasar yang kuat dan mampu bertahan terhadap guncangan eksternal, sementara pembenahan rantai pasok dan pengurangan biaya logistik akan meningkatkan daya saing berbagai produk dalam negeri untuk bersaing di pasar dunia.
Apalagi jika para diplomat kita menjadi entrepreneurial diplomats. Berdikari secara ekonomi berarti kembali memprioritaskan implementasi Pasal 33 konstitusi agar perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, bukan hanya untuk menciptakan kemakmuran bagi kelompok terkecil masyarakat dan stagnasi bagi mayoritas penduduk di lapisan bawah piramida sosial-ekonomi, seperti yang kini terjadi.
Hal itu membutuhkan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang jumlahnya sekitar 65 juta unit dan yang berkontribusi besar baik terhadap PDB maupun dalam penyerapan tenaga kerja.
Keberpihakan dimaksud harus bisa menjadikan UMKM dan koperasi sebagai unit-unit usaha yang mandiri, bankable dan berskala besar, agar dapat bertahan di tengah pasar bebas dunia.
Diperlukan banyak entrepreneur yang dapat menghasilkan nilai tambah bagi semua produk yang bersaing di pasar bebas dunia.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
