Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Sebelumnya
Pendidikan kewirausahaan perlu diperluas ke semua sekolah dan perguruan tinggi untuk menghasilkan banyak entreprenur yang mampu menciptakan nilai tambah, agar kita tidak menjadi negara birokrasi saja, sebab rakyat pun perlu dilatih menjadi entrepreneur agar bisa mandiri di tengah tekanan persaingan dunia.
Indonesia menempati peringkat ke-75 dalam Global Entrepreneurship Index (GEI), artinya kita masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Rasio kewirausahaan Indonesia masih rendah, sekitar 3,18 persen hingga 3,47 persen dan pemerintah menargetkan peningkatan rasio ini menjadi 4 persen pada tahun 2024-2025 sebagai syarat untuk menjadi negara maju.
Barang-barang kebutuhan sehari-hari pun semakin mahal di pasar dalam negeri karena supply chain tidak dikelola dengan baik, sementara biaya logistik masih tinggi (14,29 persen dari PDB), jauh di atas biaya logistik negara-negara maju yang hanya 8-10 persen.
Dibutuhkan juga peningkatan kualitas produk dalam negeri, baik melalui hilirisasi, maupun riset industri untuk meningkatkan keunggulan produk, agar menghasilkan banyak paten dalam negeri sendiri.
Dalam hal paten, kita masih jauh tertinggal dibanding negara-negara middle-income lainnya. Data terakhir menunjukkan bahwa kita baru memiliki 9.970 paten per 2023, dan pada 2024 meningkat 5,9 persen.
Sementara 4.500 lainnya masih diusulkan ke dalam sistem Patent Cooperation Treaty di bawah World Intellectual Property Organization (WIPO).
Baca juga : Sail to Indonesia 2025, Andalan Baru Pemerintah Genjot Wisata Bahari
Dalam World Competitiveness Ranking (WCRI) 2024 Indonesia berada di peringkat ke-27 dari 67 negara yang dinilai.
Di Asia Tenggara, Indonesia berada posisi ketiga setelah Singapura yang di peringkat pertama dan Thailand di peringkat 25.
Tapi Indonesia berhasil melampaui beberapa negara maju seperti Jepang (38) dan Inggris (28). Kita perlu kembali ke jati diri sebagai negara kepulauan, dimana kebijakan pembangunan berorientasi pada pendayagunaan potensi sumber daya maritim.
Alangkah ironisnya negara yang sangat kaya akan sumber daya alam ini masih memiliki banyak penduduk miskin. Padahal kemakmuran rakyat semestinya menjadi suatu keniscayaan.
Untuk merealisasikan visi Berdikari, perlu diciptakan budaya yang kondusif, yaitu demokrasi ekonomi. Tapi demokrasi ekonomi sulit tumbuh di dalam budaya yang feodal.
Kreativitas dan inovasi yang melahirkan entrepreneurship hanya bisa tumbuh di alam yang demokratis, baik di bidang politik, ekonomi, juga di bidang kebudayaan.
Sebab entrepreneurship bisa dilatih dan ditumbuhkembangkan. Itu bukan soal asal-usul etnis atau daerah, melainkan pelatihan untuk menumbuhkan banyak wirausahawan di berbagai daerah.
Baca juga : Saras: Saatnya Indonesia Punya Tourism Board Mandiri Tanpa APBN
Transformasi dari negara agraris ke negara industri membutuhkan budaya kewirausahaan dan kedisiplinan serta merit system yang masih menjadi barang langka.
Korea Selatan maju karena disiplin, serta kreativitas dan inovasi industri. RRC maju karena sejak era Deng Xiaoping mereka berinvestasi besar-besaran dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, meskipun menganut state-controled capitalism. I
ndonesia pun bisa melakukan lompatan jauh ke depan di era Presiden Prabowo, apabila ia diperkuat oleh para menteri yang mampu menerjemahkan visi dan misinya.
Untuk efisiensi, kita bisa membentuk institusi seperti DOGE di Amerika. Reformasi birokrasi sipil, militer, kepolisian, dan hukum pun perlu diperluas. Ada banyak ahli yang bisa memberikan saran dan gagasan untuk semua itu.
Kalau pun diperlukan, kita bisa memanfaatkan keahlian dan jaringan internasional yang dimiliki oleh konsultan-konsultan kelas dunia, seperti Boston Consulting Group (BCG) yang terbukti berhasil memperbaiki iklim investasi, memangkas prosedur birokrasi dan perizinan, serta meningkatkan kualitas produk dalam negeri di banyak negara.
Dibutuhkan juga pusat-pusat pertumbuhan baru di berbagai daerah agar Jakarta tidak menjadi tujuan utama pencari kerja.
Lihat di Amerika: orang-orang kaya tak perlu pindah ke ibu kota negara; mereka tetap berbasis di negara-negara bagian. Kalau ada banyak pusat pertumbuhan di negeri kita, tak perlu terjadi urbanisasi ke Jakarta untuk bisa terangkat tinggi.
Baca juga : CPI Indonesia Luncurkan Buku Kunci Hadapi Krisis Iklim Dan Energi
Seharusnya rumah-rumah elite dan kantor pusat berbagai korporasi besar di Jakarta itu berada di berbagai daerah yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru.
Tren knowledge-based economy akan menggeser ketergantungan pada sumber daya alam. Untuk itu dibutuhkan strategi quantum leap untuk melakukan lompatan jauh ke depan dengan memanfaatkan teknologi dan kapasitas SDM andal yang semakin banyak.
Peluang besar itu kini muncul untuk menghadirkan Indonesia First yang Berdikari. Di atas semua itu, dibutuhkan kemampuan manajerial yang andal.
Pilihlah orang-orang yang tepat untuk posisi-posisi strategis, agar kita bisa hadirkan Indonesia Emas, dan menghindari “Indonesia Cemas”.
Seorang pemimpin hanya sebaik orang-orang yang dipilih, dimotivasi, dan diberdayakannya. Sebaik apa pun seorang pemimpin, tak akan bisa merealisasikan visi dan misinya apabila tak didukung oleh orang-orang yang tepat.
Irman Gusman
Ketua DPD RI 2009-2016, Senator asal Sumatera Barat 2024-2029
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
