Rapor Di Tengah Jalan

SUPRATMAN
Wartawan Senior

RM.id  Rakyat Merdeka - Amerika Serikat gonjang-ganjing juga. Pemilu sela atau pemilu di paruh waktu (midterm election) dimenangi oleh Partai Demokrat. Dengan demikian, Partai Demokrat berhasil merebut kendali mayoritas di DPR dan Senat dari Partai Republik.

Pemilu sela diadakan di tengah-tengah masa jabatan pemerintahan yang berdurasi empat tahun. Yang dipilih: Seluruh kursi di DPR, sepertiga kursi Senat, serta sejumlah gubernur dan pejabat lokal.

Karena digelar di sela-sela masa jabatan DPR, maka, pemilu ini menjadi tolok ukur penting. Jadi arena “pembagian rapor” di tengah perjalanan.

Tujuannya, untuk mengevaluasi kinerja selama dua tahun berjalan. Termasuk kinerja DPR. Banyak petahana DPR yang kalah.

Baca juga : Demokrat Diproyeksi Kuasai DPR dan Senat AS, Trump Siap Terima Kekalahan

Di sinilah kekuatan demokrasi bekerja. Rakyat tidak harus menunggu empat atau lima tahun untuk mengevaluasi serta menyampaikan ketidakpuasan.

Sistem ini tidak berlaku di Indonesia. Di Indonesia, rakyat mengevalusi DPR setiap lima tahun. Selama masa itu, anggota DPR bisa bekerja sangat baik, sangat buruk, atau santai-santai saja. Nyaris tidak ada mekanisme evaluasi politik langsung di tengah jalan (midterm).

Padahal, dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan berbagai kegaduhan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Termasuk kehebohan luar biasa yang terjadi hari-hari ini.

Semua itu tidak bisa dilepaskan dari persoalan kinerja, pengawasan, dan akuntabilitas lembaga­lembaga negara. Termasuk DPR.

Baca juga : Trump Gaspol Turun Ke Iowa Dan Kansas

DPR misalnya bisa saja memuji seorang pejabat lembaga hukum dengan label “top, hebat, terbaik” dan sebagainya, namun, ternyata si pejabat terlibat kasus atau korupsi. Lalu dimana pengawasannya?

Ketika check and balances melemah, kewenangan kehilangan rem. Kewenangan itu membesar, sementara pengawasan mengecil. Celah penyalahgunaan pun terbuka lebar.

Kewenangan yang tidak diawasi adalah candu. Akan membuat pemegangnya merasa bisa melakukan apa saja. Padahal, tidak ada satu pun lembaga negara yang boleh berdiri di atas hukum dan pengawasan.

Karena itu, reformasi struktural, terutama di tubuh lembaga­lembaga penegak hukum bukan lagi agenda musiman. Bukan pula sekadar membentuk satgas, mengumpulkan masukan, lalu melahirkan rekomendasi yang akhirnya mengendap di laci.

Baca juga : Suaranya Serak, Trump Pilih Kampanye Virtual

Yang dibutuhkan adalah pembenahan mendasar. Sistem pengawasan yang kuat. Mekanisme kontrol yang independen. Dan pertanggungjawaban yang nyata. Termasuk di DPR.

Kita tidak ingin berbagai macam kehebohan luar biasa serta gonjang-ganjing hari­hari ini terulang lagi hanya karena pengawasan dan kontrol yang lemah. Bangsa dan negara ini harus lebih kuat dan terus melakukan lompatan besar dengan kemajuan luar biasa, di semua sektor.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.