Gaji Jangan Mengecil

BUDI RAHMAN HAKIM
Wartawan Senior

RM.id  Rakyat Merdeka - Ada ironi yang semakin akrab dengan kehidupan pekerja Indonesia. Gaji bertambah, tetapi uang belanja terasa semakin cepat habis. Angka dalam slip penghasilan boleh meningkat, sementara isi keranjang belanja justru menyusut. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan Oktober 2026 sebesar 3,23 persen. Sementara rata-rata upah buruh berdasarkan survei Agustus 2026 mencapai Rp 3,42 juta, naik sekitar 2,7 persen dibandingkan setahun sebelumnya. Periode pengukurannya memang tidak sepenuhnya sama, sehingga keduanya tidak bisa langsung dijadikan ukuran pasti penurunan upah riil. Namun perbandingan tersebut menunjukkan persoalan yang patut diperhatikan: kenaikan penghasilan belum tentu mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup. Gaji boleh naik di surat keputusan. Jangan sampai nilainya justru turun ketika sampai di kasir.

Menjelang penetapan upah minimum 2027, perdebatan kembali berkisar pada besaran persentase kenaikan. Serikat pekerja mengusulkan penyesuaian yang lebih tinggi untuk menjaga daya beli. Pengusaha mempertimbangkan kemampuan perusahaan, produktivitas, dan keberlanjutan lapangan kerja. Pemerintah harus mencari keseimbangan di antara keduanya. Semua kepentingan itu memiliki dasar yang perlu diperhitungkan. Namun perdebatan tentang angka sering melupakan pertanyaan paling sederhana: berapa banyak kebutuhan hidup yang benar-benar dapat dipenuhi dengan penghasilan tersebut? Kenaikan upah lima atau tujuh persen terdengar menjanjikan. Tetapi bagi pekerja, maknanya baru terasa setelah membayar makanan, transportasi, tempat tinggal, pendidikan anak, dan kebutuhan kesehatan.

Baca juga : Pahlawan Tak Musiman

Tekanan itu tidak selalu muncul sebagai kemiskinan yang mudah terlihat. Banyak keluarga pekerja masih mampu membayar kebutuhan pokok, tetapi semakin sulit menyisihkan tabungan. Pengeluaran tidak terduga dapat mengganggu anggaran sebulan. Orang tua menunda pemeriksaan kesehatan, mengurangi kegiatan pendidikan tambahan anak, atau mencari pekerjaan sampingan untuk mempertahankan standar hidup. Mereka bekerja, memperoleh penghasilan, dan ikut menggerakkan perekonomian, tetapi tidak selalu memiliki ruang finansial untuk menghadapi keadaan darurat. Di sinilah persoalan kesejahteraan menjadi lebih rumit daripada sekadar status bekerja atau tidak bekerja. Memiliki pekerjaan belum tentu berarti memiliki keamanan ekonomi.

John Kenneth Galbraith dalam The Affluent Society mengkritik kecenderungan masyarakat modern mengukur kemakmuran melalui peningkatan produksi dan konsumsi, sementara kebutuhan sosial yang mendasar dapat tertinggal. Ia menunjukkan paradoks antara kelimpahan barang dalam perekonomian dan kekurangan dalam penyediaan kebutuhan publik. Pemikiran Galbraith relevan untuk membaca persoalan upah hari ini. Pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan kenaikan produktivitas merupakan indikator penting. Namun keberhasilannya perlu diuji melalui kualitas kehidupan masyarakat. Ekonomi yang semakin besar belum tentu menghasilkan kehidupan yang semakin terjangkau. Kemakmuran tidak cukup dibuktikan oleh banyaknya barang yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk memperolehnya tanpa mengorbankan kebutuhan lain yang sama penting.

Baca juga : Jabatan Bukan Warisan

Persoalannya, daya beli tidak hanya ditentukan oleh besaran upah. Harga pangan dipengaruhi produksi dan distribusi. Biaya transportasi berkaitan dengan tata ruang serta ketersediaan angkutan publik. Pengeluaran pendidikan dan kesehatan bergantung pada mutu layanan yang dapat diakses masyarakat. Bahkan biaya tempat tinggal dapat menghabiskan sebagian besar penghasilan sebelum kebutuhan lain diperhitungkan. Karena itu, menaikkan upah tanpa memperbaiki struktur biaya hidup hanya menyelesaikan sebagian persoalan. Sebaliknya, menahan kenaikan upah atas nama daya saing juga berisiko mengabaikan kesejahteraan pekerja. Produktivitas penting, tetapi peningkatannya perlu membuka ruang bagi pembagian manfaat yang lebih adil antara pekerja dan pemilik usaha.

Penetapan upah minimum 2027 seharusnya menjadi kesempatan memperbaiki kualitas kebijakan pengupahan, bukan sekadar mengulang pertarungan persentase tahunan. Pemerintah perlu menggunakan data kebutuhan hidup yang relevan dengan kondisi daerah, memperkuat dialog antara pekerja dan pengusaha, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pengupahan. Perusahaan membutuhkan kepastian dan dukungan untuk meningkatkan produktivitas, terutama usaha kecil yang menghadapi keterbatasan modal. Pada saat yang sama, pengendalian harga pangan, penyediaan transportasi terjangkau, dan peningkatan mutu layanan publik harus menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli. Kebijakan upah tidak dapat bekerja sendirian. Kesejahteraan pekerja memerlukan hubungan yang sehat antara penghasilan, produktivitas, harga kebutuhan, dan perlindungan sosial.

Baca juga : Kritik Bukan Musuh

Pada akhirnya, pekerja tidak membawa pulang persentase pertumbuhan ekonomi. Mereka membawa pulang penghasilan yang harus cukup untuk menjalani kehidupan. Negara boleh menyampaikan bahwa inflasi masih terkendali. Pengusaha boleh menjelaskan tekanan biaya produksi. Serikat pekerja berhak memperjuangkan penghasilan yang lebih layak. Tetapi ukuran keberhasilan seluruh kebijakan itu tetap berada dalam kehidupan keluarga: apakah kebutuhan dasar terpenuhi, apakah ada tabungan untuk keadaan darurat, dan apakah anak-anak memiliki kesempatan hidup yang lebih baik. Perekonomian tidak cukup disebut maju ketika angka-angkanya membesar, sementara kehidupan pekerjanya semakin sempit. Gaji jangan hanya bertambah di atas kertas. Sebab yang dibutuhkan rakyat bukan angka penghasilan yang lebih besar, melainkan kehidupan yang tidak semakin mahal untuk dijalani.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.