Fokus, Bukan Formalitas

SUPRATMAN
Wartawan Senior

RM.id  Rakyat Merdeka - Tiga anggota kabinet dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mundur dari partainya. Salah satu alasannya: ingin fokus bekerja di kabinet.

Ini alasan mulia. Sangat baik. Karena ingin fokus menjalankan tugas sebagai menteri dan wakil menteri. Logikanya, setelah lebih fokus, tentu akan ada kemajuan dan percepatan luar biasa di kementerian masing-masing.

Ketiga tokoh tersebut adalah Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan; Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; serta Giring Ganesha, Wakil Menteri Kebudayaan.

Karena sudah fokus di kabinet, mestinya ada percepatan luar biasa. Kalau sebelumnya hanya mampu menyelesaikan dua atau tiga masalah, sekarang mestinya bisa lima atau enam. Yang tadinya melaju 120 km per jam, sekarang bisa dua kali lebih cepat. Inovasi dan tata kelola kementerian pun semestinya semakin baik. Termasuk, misalnya, dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Baca juga : PSI Jateng Klaim Soliditas Internal Tetap Terjaga

Sesungguhnya, rangkap jabatan bukan isu baru. Sudah lama menjadi perbincangan, dari satu kabinet ke kabinet berikutnya. Namun, praktik ini selalu saja sulit dihindari. Bahkan, pernah ada menteri yang memegang begitu banyak jabatan.

Isu kursi memang selalu menjadi topik panas. Bahkan jadi rebutan.

Karena itu, larangan rangkap jabatan perlu dipertimbangkan secara serius untuk diundangkan secara permanen. Dengan begitu, ada aturan hukum yang mengikat seluruh menteri dan pejabat negara.

Negara tidak boleh bergantung pada “kebaikan hati” atau kerelaan pejabat untuk tidak merangkap jabatan. Netralitas dan optimalisasi kerja kabinet harus menjadi prioritas. Karena itu, diperlukan undang-undang yang tegas.

Baca juga : Keluar Dari PSI, Pilih Mengabdi Di Kabinet

Momentum mundurnya elite PSI ini harus menjadi pintu masuk untuk mewujudkan aturan tersebut. Publik tidak boleh terlena oleh selembar surat pengunduran diri dari partai.

Negara membutuhkan pagar pengaman yang konkret untuk mengawal APBN sekaligus mempercepat pembangunan. Aturan itu harus mengikat anggota kabinet dan pejabat negara mana pun, kapan pun.

Sebab, ujian sesungguhnya dari pengunduran diri dan klaim “fokus bekerja untuk kabinet” bukanlah pelepasan atribut partai. Bukan pula sekadar formalitas. Ukurannya adalah kinerja yang jelas dan terukur. Harus ada bukti konkret.

“Fokus bekerja untuk kabinet” juga berarti melepaskan ikatan patronase dengan siapa pun: kelompok mana pun, partai politik mana pun, dan kepentingan apa pun.

Baca juga : PSI Terima Pengunduran Diri 3 Petinggi Partai, Kaesang: Negara di Atas Segalanya

Kalau kinerjanya tetap biasa-biasa saja, apalagi tanpa perbaikan tata kelola, lalu apa arti “fokus bekerja untuk rakyat dan kabinet”?

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.