Pimpinan DPR menanggapi perkembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta berbagai isu aktual yang menjadi perhatian publik. Dalam keterangannya, DPR menyayangkan sikap mantan Kepala BGN yang dinilai mengabaikan berbagai masukan dan catatan DPR terkait tata kelola program serta manajemen lembaga yang sebelumnya telah disoroti.

Selain itu, DPR juga menilai kritik terhadap frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari masukan yang patut diperhatikan. Namun, DPR berpandangan bahwa agenda kunjungan luar negeri Presiden tidak dapat dibatasi secara kaku karena berkaitan dengan dinamika geopolitik dan kepentingan strategis Indonesia di tingkat global yang memerlukan kehadiran langsung kepala negara.