RM.id Rakyat Merdeka - Bantuan Sosial (Bansos) Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diberikan kepada masyarakat menuai kontroversi karena yang menerima bukan rakyat miskin. Bantuan sebesar Rp 600 ribu diberikan kepada ASN dan pegawai BUMN hingga dokter.
Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos tersebut. Selain pegawai BUMN, PPATK juga menemukan 7.479 penerima bansos yang berprofesi sebagai dokter.
Lalu, PPATK juga menemukan lebih dari 6.000 penerima bansos yang bekerja sebagai eksekutif atau manajerial.
Baca juga : Produk Petani Tebu Numpuk Di Gudang
Menanggapi hal itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akan melakukan verifikasi data terhadap laporan yang menunjukkan hampir 28 ribu pegawai BUMN terindikasi menerima bansos.
“Apakah benar mereka pegawai BUMN. Itu masih perlu diverifikasi, dan pasti kita akan koordinasi ya (dengan Kementerian BUMN),” ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (8/8/2025).
Ia menjelaskan, verifikasi data ini menjadi penting untuk melihat fakta yang terjadi di lapangan terkait penyaluran bansos. “Kalau benar mereka adalah pegawai BUMN, pasti kita akan koordinasi. Tapi ini masih akan kita dalami,” ujar Gus Ipul.
Baca juga : Kapolri Salurkan 27 Ton Beras SPHP Buat Warga
Sementara, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk selalu memverifikasi data penerima bantuan sosial (Bansos), sebelum proses penyaluran. Tak terkecuali untuk program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
“Verifikasi data dulu. Jangan sampai mengubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar, karena data itu yang paling penting, sebagai pegangan,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Senin (11/8/2025).
Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago mendesak agar pemerintah melalui berbagai lembaga untuk memperbaiki data Bansos agar tepat sasaran. “Apakah memang ada kesalahan data dari Kemensos,” ujar Irma.
Baca juga : Kopdes Merah Putih Punya Panduan Resmi
Sementara, Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Effendy Choirie atau Gus Choi mengakui jika data Bansos sudah bermasalah sejak lama. “Kemensos sedang memperbaikinya,” kata Gus Choi.
Untuk lebih jelasnya berikut wawancara Irma Suryani Chaniago terkait Bansos BSU yang tidak tepat sasaran.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.