RM.id Rakyat Merdeka - Aksi demontrasi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, bukan hanya berpengaruh terhadap kondisi di Pemerintahan pusat. Tetapi, berpengaruh juga pada Pemerintah Daerah (Pemda).
Pemda yang sebelumnya harus memutar otak akibat DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dipotong oleh Pemerintah Pusat, terpaksa harus mengikat pinggang lagi.
Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan himbauan kepada Pemda untuk melakukan penghematan lagi.
Pemda diintruksikan untuk menunda kegiatan daerah yang bersifat seremonial. Pernyataan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara hybrid, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Baca juga : Dede Yusuf Macan Effendi: Saat Ini, Diperlukan Rasa Empati-Simpati
“Menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan,” ucap Tito, dalam paparannya.
Apalagi, dengan musik-musik seperti pesta di tengah situasi seperti ini sangat sensitif. Tito juga meminta agar kegiatan daerah, termasuk ulang tahun daerah, digelar secara sederhana.
Mantan Kapolri ini menyarankan agar kepala daerah mengubah acara seremonial menjadi kegiatan bermanfaat. Seperti tumpengan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, kepada masyarakat yang kurang mampu. “Itu jauh lebih bermanfaat di tengah situasi saat ini," lanjut dia.
Selain itu, dia juga mengingatkan agar kepala daerah tidak melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dan tidak menggelar acara berlebihan seperti pesta mewah atau hiburan besar.
Baca juga : MKD Surati Kesetjenan DPR
Ia juga pentingnya peran kepala daerah dalam menciptakan situasi kondusif di tengah meningkatnya aksi demonstrasi dalam sepekan terakhir. "Ini diperlukan untuk meredam keresahan publik serta menjaga stabilitas sosial di daerah," katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi menyambut baik arahan Mendagri tersebut. Namun, kata dia, Pemerintah Daerah juga harus melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan pengawasannya.
"Libatkan dialog dan transparansi penggunaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada publik. Agar publik bisa ikut mengawasi," ujar Dede kepada Rakyat Merdeka_ melalui pesan WhatsApp, Selasa (2/9/2025).
Sementara, Manager Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi mengingatkan kepada Pemerintah agar memberikan contoh dan teladan terlebih dahulu sebelum memerintahkan kepada Pemda.
Baca juga : Diterima di Gedung Kura-kura, Mahasiswa Sampaikan Unek-unek ke Dasco Cs
Jangan hanya memerintahkan Pemda untuk penghematan, sementara Pemerintah tidak melakukannya. Contohnya, banyaknya jumlah kabinet dan menaikkan berbagai tunjangan untuk pejabat.
Untuk mengetahui lebih jelas pandangan dari Badiul Hadi mengenai arahan Mendagri agar kepala daerah menunda acara seremonial dan pemborosan anggaran, berikut wawancaranya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.