Sebelumnya
Kemarin, Mendagri memberikan himbauan kepada Pemda agar tidak menggelar acara ceremonial. Apa respons Anda?
Pernyataan Mendagri agar Pemda berhemat dan menunda acara seremonial memang penting dan perlu ditindaklanjuti oleh daerah. Namun, imbauan tersebut akan lebih kredibel jika diiringi dengan keteladanan dan contoh terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat.
Keteladanan dan contoh ini penting, sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam mendukung agenda efisiensi anggaran Presiden.
Apa keteladaan dari Pemerintah yang Anda maksud?
Baca juga : Dede Yusuf Macan Effendi: Saat Ini, Diperlukan Rasa Empati-Simpati
Misalnya terkait dengan rangkap jabatan Wamen, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa larangan rangkap jabatan yang semula hanya berlaku bagi menteri kini juga mencakup Wakil Menteri.
MK menegaskan bahwa Wamen sebagai pejabat negara harus fokus mengurus tugas kementerian, dan praktik rangkap jabatan (misalnya sebagai komisaris BUMN) dapat menimbulkan konflik kepentingan serta mengganggu akuntabilitas publik.
Putusan MK ini harus dijalankan oleh Pemerintah, agar pelayanan Pemerintah kepada masyarakat semakin fokus dan berkualitas. Karena para pejabat publik memiliki fokus.
Maksud Anda, Pemerintah harus memberikan contoh efisiensi terlebih dahulu sebelum menyuruh Pemda?
Baca juga : MKD Surati Kesetjenan DPR
Iya. Bagaimana Pemda mau mengikuti Pemerintah jika hal kecil seperti rangkap jabatan saja tidak dilaksanakan.
Makanya, penting bagi Pemerintah segera menyesuaikan UU dan peraturan terkait (seperti PP/Perpres) agar mencantumkan jelas bahwa Wamen dilarang merangkap jabatan seperti yang diputus MK dan memberikan batas waktu implementasi.
Apa lagi kebijakan yang musti dilakukan Pemerintah untuk efisiensi?
Terkait jumlah kementerian atau lembaga yang terus bertambah, sebaiknya Pemerintah meninjau atau mengevaluasi efektivitas kementerian dan jumlah Wamen, kurangi posisi yang tidak perlu untuk memotong biaya dan birokrasi.
Baca juga : Diterima di Gedung Kura-kura, Mahasiswa Sampaikan Unek-unek ke Dasco Cs
Jika perlu potong dan kurangi tunjangan para menteri dan pejabat BUMN demi penghematan dan efisiensi anggaran. REN
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Kamis, 4 September 2025 dengan judul "Mendagri Larang Pejabat Gelar Pesta Mewah Dan Pamer Harta, Badiul Hadi: Pemerintah Harus Kasih Contoh Dulu"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.