Sebelumnya
Bagaimana Inspektorat memastikan penggunaan anggaran MBG ini tetap sasaran dan minim penyimpangan?
Kami sebenarnya sudah membuat standar operasional prosedur (SOP)-nya. Bagaimana anggaran itu mulai turun dari BGN, diverifikasi dari Kementerian Keuangan langsung masuk ke SPPG-SPPG melalui virtual account. Dari virtual account itu dicairkan bersama-sama antara Kelompok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KSPPG) yang merupakan perpanjangan tangan BGN di daerah-daerah, dengan yayasan atau mitra yang mengelola dapur.
Inspektorat memantau pencairan dan penggunaan dana itu?
Kita melakukan auditnya per triwulan. Cuma auditor kita memang masih sangat-sangat terbatas. Sebagai perbandingan, untuk 5.000 SPPG atau dapur, jumlah auditor itu minimal 133 orang. Itu berdasarkan penghitungan bersama dengan teman-teman BPKP sebagai pembina auditor di Republik Indonesia. Cuma sekarang, sampai hari ini kami baru ada 41 auditor. Jadi sekitar 30 persen baru organisasi ini personelnya dipenuhi.
Baca juga : Pengelolaan Dana Haji Perlu Pengawasan Ketat
Hasil pemantauan atas laporan SPPG?
Sampai hari ini memang masih belum menggembirakan. Masih banyak yang belum seperti kita harapkan sesuai laporan keuangan yang diinginkan oleh BPKP sebagai inspektorat internal pemerintah.
Itu kenapa, apakah karena belum paham atau bagaimana?
Memang ada yang belum paham, ada juga karena over tugasnya. Kemudian manajemen yang dilakukan oleh KSPPG juga belum tepat sasaran. Banyaklah hal-hal berpengaruh yang mengakibatkan pertanggungjawaban itu masih banyak yang kurang.
Baca juga : 25 Kepala Daerah Terpilih Ikuti KPPD Di Lemhannas
Terobosan Inspektorat untuk atasi itu?
Hal ini kami sudah laporkan di rapat pimpinan kepada Kepala Badan agar segera diberi tindak lanjut. Dilakukan melalui intensitas workshop untuk meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan itu. Kami juga sudah melakukan sosialisasi. Bahkan di beberapa provinsi itu terpaksa dilakukan pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu.
Kenapa harus Jumat, Sabtu dan Minggu?
Karena kami tidak ingin mengganggu kegiatan operasional dapur yang mereka produksi. Kalau kami kumpulkan akunting, kepala dapur pada hari kerja, itu dapur nggak berproduksi. Sehingga kami memutuskan Jumat, Sabtu dan Minggu untuk membimbing mereka, memberikan sosialisasi tadi. Bagaimana laporan pertanggungjawaban, bagaimana dimaksud dengan akuntabilitas, apa itu antikorupsi. Kami masukkan pada hari-hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Karena nggak ada waktu.
Baca juga : Kapolri Berikan Rasa Aman Ke Masyarakat
Selain itu?
Kemarin baru kita canangkan Zona Integritas. Jadi semua pejabat itu melaksanakan penandatangan Pakta Integritas untuk menjamin integritas itu dilaksanakan di sini menuju wilayah bebas dari korupsi. Yang mandatori-mandatori itu di luar dari yang kita harus laksanakan secara berkala. KAL
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Kamis, 6 November 2025 dengan judul "Evaluasi Satu Tahun Pemerintah, Program MBG Jadi Investasi Menuju Indonesia Emas 2045, Brigjen (Purn) Jimmy Alexander Adirman: Kami Bekerja Tidak Ada Libur"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.