Sebelumnya
Apa pendapat dan pandangan Anda terkait pengangkatan PPPK fiktif yang terjadi di beberapa daerah?
Sebenarnya data PPPK fiktif itu harus dilihat dari sisi hulu ke hilir. Selama ini, PPPK itu kan sumber datanya dari kabupaten kota yang melakukan pendataan-pendataan. Tapi memang pada saat pendataan itu ada sedikit muatan politis juga kan.
Ada muatan politis seperti apa?
Misalkan ada anaknya tim sukses, atau saudaranya bupati atau pejabat daerah yang dimasukan ke PPPK, walaupun belum memenuhi syarat, tapi diluluskan.
Baca juga : Polri Harus Mengayomi, Melayani Dan Dipercaya
Pihak mana yang patut dipersalahkan?
Memang, sumber data PPPK itu berasal dari Pemda, tetapi BKN juga jangan lepas tangan. BKN seharusnya benar-benar memverifikasi secara benar data-data dari daerah.
BKN juga harus mengecek kebenarannya seperti apa, itu kan salah satunya tugas dari BKN juga.
Selanjutnya, BKN juga memastikan bahwa data dari daerah benar dan sesuai dengan fakta yang terjadi, sehingga nanti bisa mengestimasi, mengkalkulasi benar data-data real.
Baca juga : Tutup Celah Kerawanan Pemilu Di Luar Negeri
Apa pesan Anda dengan adanya kasus ini?
Harus segera dituntaskan secepat mungkin, karena hal ini bisa menjadi preseden buruk buat ke depannya. Saya sebagai anggota Komisi II DPR mendesak kepada BKN harus segera memverifikasi, mengecek, dan audit data PPPK sampai seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia.
Tujuannya untuk memastikan data PPPK itu benar-benar sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Jadi biar nanti ke depan kalau ada permasalahan pendataan tidak saling melempar tanggung jawab.
Yang tidak kalah penting adalah harus dilakukan pendataan yang ketat agar ke depan tidak terulang.
Baca juga : Dukungan Terus Mengalir, Emil: Ketua Demokrat Jatim Prerogatif DPP
Jika kasus ini tidak menjadi perhatian di daerah bisa menciptakan kecemburuan di daerah-daerah tertentu. Misalkan ada orang udah lama tapi belum diangkat PPPK, sementara baru langsung diangkat PPPK. REN
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Kamis, 27 November 2025 dengan judul "Sudah Diangkat Dan Dapat SK, DPR Cium Ada Skandal PPPK Siluman, Ujang Bey: Sumber Data PPPK Berasal Dari Pemda"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.