RM.id Rakyat Merdeka - Wacana proses pemilihan pilkada melalui DPRD menjadi perbincangan dan menuai pro kontra di publik. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak.
Sekjen Partai Gerindra, Sugiono termasuk yang mendukung gagasan pilkada lewat DPRD. Ia beralasan, pilkada melalui DPRD bisa lebih efisien, mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik, hingga pemungutan suara.
”Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono dalam keterangannya, Minggu (28/12/2025).
Sugiono menyebut, pada 2015, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada hampir Rp 7 triliun. Angka itu terus meningkat hingga pada 2024 dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada mencapai lebih dari Rp 37 triliun.
Baca juga : Bahlil: Stok BBM Dan LPG Lebihi Standar Minimum
”Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” tuturnya.
Berbeda, Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah menegaskan mengubah mekanisme pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa dan harus dikaji secara mendalam.
”Jangan sampai kita membuat kebijakan berdasarkan selera politik sesaat,” kritik Said.
Senada, Wakil Presiden Partai Buruh Said Salahuddin mengungkapkan, mayoritas partai yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) menolak pilkada melalui DPRD.
Baca juga : Kemenhut Kebut Target Hutan Adat 1,4 Juta Hektar
”Persoalan-persoalan itu tidak berkorelasi dengan hak rakyat. Problemnya bukan pada hak memilih, melainkan pada sistem aturan main dan terutama pada pelaksanaannya,” ujar Salahuddin.
Di tengah polemik mengenai gagasan pilkada melalui DPRD, Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar pilkada nanti hanya memilih kepala daerahnya saja, wakilnya tidak.
“Saya sendiri mengusulkan agar pilkada hanya untuk memilih kepala daerahnya saja,” usul Doli.
Bagaimana tanggapan Kornas JPPR Rendy Umboh terkait dengan usulan Doli Kurnia? Ia tidak mempermasalahkan jika di dalam pemilihan pilkada nanti hanya memilih kepala daerah saja. “Tidak ada masalah,” ujar dia.
Baca juga : Koperasi Desa Bisa Jadi Soko Guru Ekonomi Rakyat
Yang terpenting adalah pemilihan kepala daerahnya secara langsung, bukan melalui DPRD.
Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara Ahmad Doli Kurnia terkait wacana di pilkada hanya memilih kepala daerahnya saja, sementara wakilnya tidak dipilih.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.