RM.id Rakyat Merdeka - Di tengah isu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lewat DPRD, PDI Perjuangan (PDIP) tetap menegaskan sikapnya untuk mendukung Pilkada secara langsung.
Sebagai langkah inovasi, PDIP memberikan usulan penerapan sistem e-voting untuk menekan biaya mahal yang selama ini menjadi beban dalam penyelenggaraan Pilkada di berbagai daerah. Usulan ini justru mendapat respons beragam.
Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham menjelaskan, Pilkada langsung sangat penting untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan daerah. Selain itu, kata dia, mekanisme ini dipandang sebagai cara terbaik untuk memberikan kepastian masa jabatan kepala daerah yang bersifat tetap selama lima tahun tanpa gangguan stabilitas politik yang berlebihan.
Baca juga : Prioritaskan Daerah Bencana
“Rakernas I Partai menegaskan, pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan Pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun,” tegas Jamaluddin Idham.
Dia menambahkan, PDIP mendorong pelaksanaan Pilkada dengan biaya rendah. Jamaluddin menjelaskan, bahwa salah satu caranya adalah dengan menerapkan e-voting. Selain itu, perlu dilakukan penegakan hukum bagi pelanggaran Pemilu seperti money politics, mencegah pembiayaan rekomendasi calon, pembatasan biaya kampanye, hingga menjaga profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PKB Daniel Johan menilai, Pilkada langsung dengan sistem e-voting menjadi salah satu opsi untuk menjawab persoalan yang selalu dihadapi dalam Pemilu, termasuk praktik politik uang. Namun, kata dia, penerapan e-voting membutuhkan kesiapan yang sangat matang.
Baca juga : Kapolri Resmikan 19 Jembatan Merah Putih Presisi Di Jateng
“Baik dari sisi infrastruktur, keamanan sistem, regulasi, maupun kepercayaan publik,” ungkap Daniel Johan, Rabu (14/1/2026).
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Mutaqin Pratama melihat, teknologi Pemilu memang bisa dijadikan instrumen untuk melakukan efisiensi anggaran Pilkada khususnya pada aspek logistik. Namun, dia mengingatkan, agar pilihan varian teknologi yang akan digunakan perlu dipertimbangkan betul.
Menurut dia, tingginya biaya politik bisa diatasi dengan perbaikan tata kelola penyelenggaraan Pilkada yang jauh lebih efisien tanpa harus menghapus Pilkada langsung.
Baca juga : Mendes: Desa Penentu Masa Depan Indonesia
“Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti e-recap,” ujar Heroik kepada Rakyat Merdeka melalui aplikasi WhatsApp, Rabu (14/1/2026).
Untuk mengetahui pandangan dari Heroik Mutaqin Pratama mengenai usulan Pilkada langsung menggunakan e-voting, berikut wawancaranya:
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.