Sebelumnya
Bagaimana Anda melihat fenomena penurunan jumlah siswa di sekolah negeri belakangan ini?
Kondisi ini terjadi karena orang tua kini mencari kepastian kualitas yang hilang sejak penghapusan Ujian Nasional (UN) dan kacaunya implementasi penerimaan siswa baru. Ini bukan sekadar tren, tapi sinyal peringatan keras bagi Pemerintah.
Apa faktor utama yang membuat sekolah negeri kehilangan daya tariknya?
Dahulu sekolah negeri mendominasi nilai prestasi nasional sehingga menjadi kebanggaan. Namun sekarang, ukuran keberhasilan anak menjadi kurang jelas karena tidak ada parameter spesifik atau pembanding secara nasional.
Baca juga : DPR Usulkan Pansus Perbatasan
Apa ada faktor lainnya?
Selain itu, memang ada juga faktor beban biaya dan sistem zonasi yang kaku menjadi sumber kekecewaan. Ironisnya, meski ada dana BOS, pungutan biaya sering kali hampir setara dengan sekolah swasta.
Terkait zonasi, apa masalah mendasar yang paling dirasakan orang tua?
Batasan administratif zonasi kerap menghalangi siswa mengakses sekolah terdekat dari rumah mereka hanya karena perbedaan wilayah. Hal ini memaksa orang tua beralih ke swasta demi kenyamanan dan kepastian layanan.
Baca juga : Zulhas: Makanan Dibagi Untuk Dibawa Pulang
Anda juga menyoroti masalah sekolah inklusi, bagaimana fakta di lapangan?
Istilah sekolah inklusi sering kali hanya menjadi simbol. Sekolah mengaku inklusi, tetapi bangunan tidak ramah disabilitas, tidak ada bidang miring atau guiding block tuna netra. Sumber daya manusia (SDM) atau gurunya pun tidak paham cara memperlakukan penyandang disabilitas, sehingga memicu perundungan. Akibatnya, orang tua terpaksa memilih swasta atau pesantren agar anak mereka mendapatkan hak pendidikan yang layak.
Lantas, menurut Anda, apa langkah yang harus diambil untuk membenahi sistem ini?
Pemerintah harus segera menyusun Rencana Induk Pendidikan Nasional. Ketiadaan peta jalan yang baku membuat kurikulum terus berubah dengan istilah "Ganti Menteri Ganti Kurikulum", yang membingungkan pendidik dan siswa. Sektor pendidikan seharusnya memiliki rencana induk jangka panjang, mengingat anggarannya mencapai 20 persen APBN atau setara Rp700 triliun.
Baca juga : 3 Pejabat Bea Cukai Diduga Terima Jatah Bulanan 7 M
Apakah DPR sudah mulai mengupayakan adanya peta jalan pendidikan ini?
DPR kini tengah berupaya memasukkan amanat penyusunan cetak biru pendidikan ini ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Langkah ini diharapkan dapat meluruskan alokasi anggaran agar fokus pada kegiatan belajar mengajar, mengurangi kepadatan kelas, serta mengembalikan kualitas sekolah negeri agar benar-benar gratis dan membanggakan. NNM
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Sabtu, 7 Februari 2026 dengan judul "Ada Ketidakpastian Dalam Sistem Pendidikan Nasional, Daya Tarik Sekolah Negeri Jangan Sampai Hilang Abdul Fikri Faqih: Tak Ada Parameter Kualitas Sekolah"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.