Sebelumnya
Bagaimana Bapak melihat usulan agar Wapres dan beberapa menteri mulai berkantor di IKN?
Bagus IKN bisa digunakan. Mahal dan perlu dioptimalkan IKN. Apalagi banyak gedung dan fasilitas sudah jadi. PKS sejak awal satu-satunya fraksi yang menolak IKN. Tapi karena dana APBN sudah digunakan maka tanggung jawab kita mengoptimalkan apa yang sudah dibangun. Apalagi Lebaran kemarin, IKN jadi magnet baru wisata masyarakat. Artinya sudah siap untuk digunakan.
Mengenai penempatan pejabat yang lebih awal berkantor di IKN, Anda setuju?
Banyak kementerian yang tidak berhubungan dengan pelayanan publik. Tapi jangan dipaksakan. Bisa juga dilenturkan diberi beberapa opsi bagi swasta atau privat. Sudah banyak wisatawan hadir perlu banyak sarana pelengkap yang bisa diberikan pada privat untuk partisipasi. Tentu dengan pengawasan dari Otoritas IKN.
Baca juga : Rifqinizamy Karsayuda: Wapres Bisa Gerakkan Program Strategis Dari IKN
Bagaimana pandangan, tantangan dan kendala yang harus diantisipasi oleh Pemerintah jika ingin mengoptimalkan infrastruktur di IKN?
Kelenturan perizinan.
Kalau dengan Wapres berkantor di IKN dengan tujuan menjaga program strategis di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, bagaimana itu?
Bagus. Lebih dekat dan lebih hemat. Indonesia Timur masih jauh tertinggal. Asta Cita Pak Prabowo membangun dari desa dan dari bawah. Tapi tentu berkantor saja tanpa diberikan otoritas yang pas kurang optimal. Zaman Wapres Pak Ma’ruf Amin, beliau Ketua Otsus Papua.
Baca juga : Baleg Ingin Integrasi Data Tidak Bikin Polemik Sosial
Artinya perlu otoritas yang pas dan optimal untuk Wapres?
Berkantor di mana pun tanpa otoritas spesifik tidak optimal. Ada banyak yang bisa dikerjakan. Misal meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan pertanian di wilayah Indonesia Timur.
Jadi Presiden harus memberikan wewenang kepada Wapres ya untuk mengurus beberapa sektor sebelum berkantor di IKN?
Presiden dan Wakil Presiden bisa seperti dwi tunggal. Saling percaya dan diberikan target. NNM
Baca juga : Pemerintah Target PSEL Beroperasi Akhir 2027
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Rabu, 1 April 2026 dengan judul "Perlukah Wapres Dan Beberapa Menteri Mulai Berkantor Di IKN? Mardani Ali Sera: Usulan Bagus, IKN Perlu Dioptimalkan"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.