Sebelumnya
Apakah kebijakan WFH bisa menghemat energi di tengah krisis global?
Jika dilihat dari sudut pandang analisis kebijakan publik, kebijakan Work From Home (WFH) dapat dikatakan tepat, tetapi hanya pada level taktis, bukan strategis. Namun, jika dianalisis lebih dalam, kebijakan ini memiliki keterbatasan struktural.
Maksudnya bagaimana?
Konsumsi energi nasional tidak hanya ditentukan oleh ASN, melainkan lebih besar ditopang oleh sektor industri dan transportasi umum. Selain itu, terjadi fenomena pergeseran energi atau energy shifting, di mana penggunaan listrik di kantor memang turun, tetapi konsumsi di rumah meningkat. Artinya, penghematan yang terjadi tidak sepenuhnya bersifat net reduction, melainkan redistribusi konsumsi.
Dengan demikian, kebijakan ini tepat sebagai respons cepat atau short term policy, tetapi tidak cukup kuat jika diposisikan sebagai solusi utama penghematan energi nasional. Ini perlu dilihat sebagai bagian kecil dari strategi yang lebih besar.
Baca juga : DPR Usul Subsidi Maskapai Tahan Harga Tiket Pesawat
Berapa persen dampak WFH bagi ASN untuk mengurangi penggunaan energi?
Pengurangan terbesar sebenarnya berasal dari sektor transportasi, khususnya jika ASN menggunakan kendaraan pribadi. Penghematan listrik kantor memang terjadi. Namun pada saat yang sama, terjadi peningkatan konsumsi listrik di rumah, seperti penggunaan AC, perangkat kerja, dan internet.
Jika seluruh komponen tersebut digabungkan, maka secara realistis dampak penghematan berada di kisaran 10 hingga 20 persen. Angka ini menunjukkan bahwa WFH memang menghasilkan efisiensi, tetapi sifatnya incremental atau bertahap. Bukan perubahan besar yang mampu menggeser struktur konsumsi energi secara nasional.
Hari Jumat dipilih untuk WFH. Apa pandangan Anda?
Ini sebenarnya bukan keputusan yang sepenuhnya teknokratis, melainkan juga mempertimbangkan aspek sosial dan budaya kerja. Jumat adalah hari dengan durasi kerja efektif yang lebih pendek, terutama karena adanya kewajiban ibadah bagi sebagian ASN.
Baca juga : Geledah Rumah Wakil Ketua DPRD Jabar, KPK Sita Uang Ratusan Juta
Dari sisi manajemen birokrasi, ini dianggap sebagai hari dengan tingkat produktivitas relatif lebih rendah dibanding awal pekan, sehingga dampak terhadap layanan publik dinilai lebih minimal. Namun, dari perspektif analisis kebijakan, keputusan ini memiliki sisi problematik. Penetapan Jumat sebagai WFH berpotensi menciptakan pola kelembagaan baru.
Maksudnya bagaimana?
Pada hari tersebut, secara tidak langsung dipersepsikan sebagai hari dengan beban kerja ringan. Ini bisa memicu penurunan disiplin dan menguatkan budaya kerja yang kurang produktif. Selain itu, secara psikologis, kebijakan ini berdekatan dengan akhir pekan sehingga membuka ruang munculnya perilaku yang tidak sejalan dengan tujuan kebijakan.
Di media sosial, netizen khawatir penetapan WFH pada hari Jumat bagi ASN akan disalahgunakan untuk long weekend. Komentar Anda?
Kekhawatiran masyarakat ini sangat beralasan dan mencerminkan persoalan klasik dalam implementasi kebijakan, yaitu kesenjangan antara desain kebijakan dan perilaku pelaksana. Dalam konteks ini, terdapat potensi moral hazard, di mana ASN memanfaatkan kelonggaran WFH untuk kepentingan di luar pekerjaan.
Baca juga : Mentrans: WFH Itu Bukan Berarti Libur
Oleh karena itu, solusi yang diperlukan bukan sekadar pengawasan administratif, melainkan perubahan sistem kerja secara mendasar. NNM
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Sabtu, 4 April 2026 dengan judul "Kebijakan WFH Bagi ASN, Apakah Berdampak Nyata? Andhyka Muttaqin: WFH Bisa Hemat Energi Sekitar 10-20 Persen"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.