RM.id Rakyat Merdeka - Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengambil langkah tegas terkait kelanjutan misi United Nations Interim Force in Lebanon.
Melalui unggahan di media sosial X pada Minggu (5/4/2026), SBY mengaku sangat terpukul saat memberikan penghormatan terakhir kepada tiga prajurit yang gugur. Yakni Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon. "Hati saya ikut bergetar," ujar SBY.
SBY menilai, situasi keamanan di wilayah penugasan semakin berisiko dan meminta PBB untuk mengevaluasi. Bahkan, menghentikan sementara misi UNIFIL demi keselamatan pasukan penjaga perdamaian.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, pemerintah Indonesia saat ini masih memprioritaskan investigasi menyeluruh atas insiden tersebut. Ia menjelaskan, pasukan penjaga perdamaian tidak dipersiapkan untuk operasi tempur.
"Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk peace making. Perlengkapan dan latihan mereka adalah untuk menjaga perdamaian dalam situasi yang sudah kondusif," ujar Sugiono di salah satu program televisi pada Senin (6/4/2026).
Sugiono juga menekankan, misi tersebut merupakan mandat dari PBB, sehingga pihaknya mendorong evaluasi serius terhadap aspek keselamatan pasukan.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR Oleh Soleh menilai, gugurnya tiga prajurit TNI bukanlah insiden biasa. "Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian khusus negara," ujarnya kepada wartawan, Selasa (7/4/2026).
Baca juga : Dave Laksono: Penarikan Pasukan Tidak Bisa Sekaligus
Ia meminta pemerintah membahas secara intensif dengan DPR terkait keberlanjutan penugasan TNI dalam misi UNIFIL. Salah satu opsi yang diusulkan adalah penarikan seluruh pasukan Indonesia dari Lebanon.
Menurut Oleh, kejadian ini menjadi peringatan penting bagi Indonesia dalam menjalankan misi perdamaian internasional, terutama jika ke depan ada rencana pengiriman pasukan ke wilayah konflik lain seperti Gaza.
Wacana evaluasi hingga penarikan pasukan TNI dari Lebanon semakin menguat pascainsiden tersebut. Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan final.
Sejumlah pihak menilai, langkah apa pun yang diambil harus mempertimbangkan keselamatan prajurit, komitmen internasional Indonesia, serta situasi keamanan di wilayah konflik.
Direktur Eksekutif Global Insight Forum (GIF), Teuku Rezasyah termasuk yang mendukung Pemerintah Indonesia mengevaluasi keberadaan pasukan TNI di UNIFIL di Lebanon.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan, penarikan pasukan tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. "Proses pemulangannya harus dilakukan secara bertahap dan membutuhkan waktu," ungkap Dave Laksono pada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.
Untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan Teuku Rezasyah terkait wacana mengevaluasi dan penarikan pasukan TNI di Lebanon, berikut wawancaranya.
Baca juga : Genjot Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pertamina EP Raih Penghargaan Kementerian ESDM
Apakah keberadaan pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon perlu dievaluasi?
Ya, ini merupakan saat yang tepat untuk mengevaluasi keterlibatan Indonesia, baik dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) maupun dalam International Stabilization Forces (ISF)).
Mengapa evaluasi tersebut penting dilakukan sekarang?
Meskipun TNI menjalankan mandat PBB dengan baik di UNIFIL, namun tingkatan ancaman terhadap keselamatan personel sangat tinggi. Jika Indonesia terlibat dalam ISF, risiko tersebut berpotensi meningkat, karena dinamika konflik yang lebih kompleks.
Apa yang membuat keterlibatan dalam ISF lebih berisiko?
ISF berada di bawah kepemimpinan Amerika Serikat yang saat ini aktif dalam konflik di Timur Tengah. Dalam situasi tersebut, keputusan politik pemimpin seperti Donald Trump berpotensi memengaruhi pengerahan pasukan, termasuk dari negara lain.
Apakah Indonesia perlu menarik pasukan dari Lebanon?
Baca juga : Pertamina Pastikan Pasokan BBM dan LPG di Kalimantan Aman Terkendali
Penarikan pasukan sebaiknya tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Keputusan harus didasarkan pada kajian mendalam dan melibatkan koordinasi dengan negara-negara lain yang tergabung dalam UNIFIL.
Apakah pemerintah perlu berkoordinasi dengan DPR RI?
Ya, sangat penting. Pemerintah perlu berkonsultasi dengan DPR RI, karena keputusan strategis seperti penarikan pasukan dapat berdampak luas, termasuk potensi diikuti negara lain. Kekosongan pasukan justru bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu seperti Israel.
Apa langkah ke depan yang sebaiknya dilakukan Indonesia?
Ke depan, pengiriman kontingen harus didasarkan pada studi komprehensif, yaitu dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan tingkat risiko dan kompleksitas situasi di lapangan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.