Dave Laksono: Penarikan Pasukan Tidak Bisa Sekaligus

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengambil langkah tegas terkait kelanjutan misi United Nations Interim Force in Lebanon.

Melalui unggahan di media sosial X pada Minggu (5/4/2026), SBY mengaku sangat terpukul saat memberikan penghormatan terakhir kepada tiga prajurit yang gugur. Yakni Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon. "Hati saya ikut bergetar," ujar SBY.

SBY menilai, situasi keamanan di wilayah penugasan semakin berisiko dan meminta PBB untuk mengevaluasi. Bahkan, menghentikan sementara misi UNIFIL demi keselamatan pasukan penjaga perdamaian.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, pemerintah Indonesia saat ini masih memprioritaskan investigasi menyeluruh atas insiden tersebut. Ia menjelaskan, pasukan penjaga perdamaian tidak dipersiapkan untuk operasi tempur.

"Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk peace making. Perlengkapan dan latihan mereka adalah untuk menjaga perdamaian dalam situasi yang sudah kondusif," ujar Sugiono di salah satu program televisi pada Senin (6/4/2026).

Sugiono juga menekankan, misi tersebut merupakan mandat dari PBB, sehingga pihaknya mendorong evaluasi serius terhadap aspek keselamatan pasukan.

Baca juga : Teuku Rezasyah: Momentum Tepat Untuk Evaluasi

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Oleh Soleh menilai, gugurnya tiga prajurit TNI bukanlah insiden biasa. "Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian khusus negara," ujarnya kepada wartawan, Selasa (7/4/2026).

Ia meminta pemerintah membahas secara intensif dengan DPR terkait keberlanjutan penugasan TNI dalam misi UNIFIL. Salah satu opsi yang diusulkan adalah penarikan seluruh pasukan Indonesia dari Lebanon.

Menurut Oleh, kejadian ini menjadi peringatan penting bagi Indonesia dalam menjalankan misi perdamaian internasional, terutama jika ke depan ada rencana pengiriman pasukan ke wilayah konflik lain seperti Gaza.

Wacana evaluasi hingga penarikan pasukan TNI dari Lebanon semakin menguat pascainsiden tersebut. Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan final.

Sejumlah pihak menilai, langkah apa pun yang diambil harus mempertimbangkan keselamatan prajurit, komitmen internasional Indonesia, serta situasi keamanan di wilayah konflik.

Direktur Eksekutif Global Insight Forum (GIF), Teuku Rezasyah termasuk yang mendukung Pemerintah Indonesia mengevaluasi keberadaan pasukan TNI di UNIFIL di Lebanon.

Baca juga : Dave Laksono: Baik, Tapi Perhatikan Juga Ekosistem Digital

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan, penarikan pasukan tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. "Proses pemulangannya harus dilakukan secara bertahap dan membutuhkan waktu," ungkap Dave Laksono pada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan Dave Laksono terkait wacana mengevaluasi dan penarikan pasukan TNI di Lebanon, berikut wawancaranya.

Ada desakan agar pasukan UNIFIL di Lebanon dievaluasi dan ditarik. Apa pandangan Anda?

Mandat UNIFIL, setahu saya, memang akan segera berakhir pada tahun 2026. Jadi secara proses, sebenarnya sudah mulai mengarah ke tahap pemulangan. Namun, penarikan pasukan tidak bisa dilakukan secara langsung atau sekaligus.

Mengapa pasukan tidak bisa langsung ditarik?

Karena ada banyak peralatan berat milik Indonesia yang masih berada di sana. Peralatan tersebut disewa oleh PBB, seperti kendaraan taktis dan perlengkapan lainnya yang sudah digunakan bertahun-tahun. Proses pemulangannya harus dilakukan secara bertahap dan membutuhkan waktu.

Baca juga : Mendag Patok Transaksi Ratusan Triliun Rupiah

Apakah TNI perlu ditarik dari Lebanon saat ini?

Keputusan penarikan harus mempertimbangkan banyak hal, terutama situasi keamanan. Jika pada Desember kondisi sudah mereda, Israel menarik pasukannya, dan kelompok seperti Hamas atau Hizbullah sudah tidak melakukan serangan, maka situasi bisa dianggap lebih stabil. Namun, keputusan ini bukan kewenangan saya, melainkan Pemerintah, khususnya Presiden.

Bagaimana pandangan terkait insiden yang menimpa prajurit Indonesia di Lebanon?

Ada temuan bahwa satu insiden disebabkan serangan mortir dari Israel, dan satu lagi akibat ranjau yang dipasang oleh Hizbullah. Ranjau tersebut dipasang di jalur patroli yang biasa dilalui prajurit kita tanpa sepengetahuan mereka. Ini sangat disayangkan dan harus ada kejelasan serta pertanggungjawaban.

Apa yang diharapkan dari Pemerintah terkait insiden tersebut?

Tidak cukup hanya dengan santunan. Harus ada keadilan, kejelasan, dan tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban dari prajurit Indonesia. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.