Sebelumnya
Menteri Dalam Negeri mengusulkan adanya pembatasan biaya kampanye dalam pilkada sebagai upaya menekan jumlah OTT kepala daerah. Bagaimana pandangan Anda?
Pemilu langsung, baik untuk kepala daerah maupun legislatif, tentu memiliki konsekuensi berupa besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan. Seluruh stakeholder di republik ini sudah mengeluhkan hal tersebut, termasuk mereka yang akhirnya terpilih. Biaya politik yang tinggi juga mendorong munculnya praktik money politics dan berbagai persoalan lainnya.
Karena itu, usulan Menteri Dalam Negeri mengenai pembatasan biaya kampanye saya kira merupakan bagian dari upaya untuk meminimalisasi tingginya biaya politik. Namun, tentu mekanismenya tidak mudah. Yang harus kita benahi adalah bagaimana sistem pemilu kita mampu mengatur agar praktik money politics tidak terjadi.
Bagaimana caranya?
Baca juga : Panja Perkuat Pengakuan Terhadap Masyarakat Adat
Pertama, tentu melalui regulasi. Kedua, regulasi tersebut harus disertai dengan sanksi yang tegas dan berat bagi pelanggarnya.
Selain itu, masyarakat juga harus disadarkan bahwa demokrasi yang dibangun dengan praktik bagi-bagi uang dan berbagai bentuk money politics lainnya justru akan merusak demokrasi itu sendiri.
Tapi itu kan tidak mudah?
Memang tidak mudah. Diperlukan langkah bersama dan kesadaran dari semua pihak.
Baca juga : Zulhas: Kopdes Jadi Penyalur Bansos Dan Barang Subsidi
Mulai dari partai politik, para calon, masyarakat, hingga penyelenggara pemilu. Semua harus bekerja bersama untuk meningkatkan kualitas demokrasi.
Mendagri juga menyampaikan bahwa ide ini baik, tetapi memang harus dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang akan datang?
Pembatasan tanpa regulasi hanya akan menjadi wacana. Sebaliknya, regulasi tanpa pendidikan politik, tanpa sosialisasi, dan tanpa penyadaran kepada masyarakat juga tidak akan efektif.
Karena itu, keinginan tersebut harus dituangkan dalam regulasi yang jelas, disertai sanksi yang berat, serta diikuti pendidikan politik dan penyadaran kepada seluruh elemen masyarakat secara berkelanjutan. Dengan begitu, kualitas demokrasi kita dapat berubah menjadi lebih baik. REN
Baca juga : Nobar Piala Dunia 2026 Genjot Ekonomi Daerah
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Selasa, 21 Juli 2026 dengan judul "Cegah Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi, Mendagri Usulkan Pembatasan Biaya Kampanye Pilkada, Azis Subekti: Yang Penting Hilangkan Praktik Politik Uang"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.