RM.id Rakyat Merdeka - Perbedaan angka kemiskinan Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia menjadi sorotan. Perbedaan tersebut dinilai tidak semata-mata disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan garis kemiskinan, indikator, serta metodologi yang digunakan.
BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka tersebut turun dibandingkan dengan Maret 2025 yang sebesar 8,47 persen. Dalam pengukurannya, BPS menggunakan garis kemiskinan sebesar Rp 669.235 per kapita per bulan.
Sementara itu, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional yang berbeda. Untuk negara berpendapatan menengah bawah, Bank Dunia menggunakan batas US$ 4,20 per orang per hari atau sekitar Rp 765 ribu per bulan berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) 2021.
Baca juga : Kamrussamad: Publik Harus Dapat Informasi Yang Utuh
Perbedaan garis kemiskinan tersebut membuat jumlah penduduk yang masuk kategori miskin dapat berbeda cukup signifikan.
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengatakan, perbedaan tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam, agar publik mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai penyebab perbedaan angka kemiskinan.
"Kita sudah meminta Bappenas untuk mengkaji indikator yang digunakan dalam menetapkan tingkat kesejahteraan masyarakat kita," kata Kamrussamad.
Baca juga : Raisya Bawazier Mantap Cerai, Minta Talak 3
Sementara itu, Manager Riset Seknas FITRA Badiul Hadi menilai perbedaan angka kemiskinan BPS dan Bank Dunia merupakan konsekuensi dari penggunaan garis kemiskinan yang berbeda.
Namun, Badiul mengingatkan Pemerintah agar tidak menjadikan angka kemiskinan 8,07 persen semata-mata sebagai ukuran keberhasilan pembangunan.
"Jangan sampai Pemerintah hanya menggunakan angka 8,07 persen sebagai ukuran keberhasilan," ujarnya.
Baca juga : Diperiksa Sebagai Tersangka, Febrie Dikonfirmasi Soal Aliran Uang Rp 40 Miliar
Perbedaan metodologi dan garis kemiskinan tersebut pada akhirnya menunjukkan bahwa satu angka kemiskinan tidak selalu menggambarkan seluruh kondisi kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, transparansi mengenai indikator, metodologi, serta kualitas data menjadi penting agar angka kemiskinan dapat digunakan secara tepat sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Untuk mengulasnya, berikut wawancara dengan Badiul Hadi terkait perbedaan angka kemiskinan antara Bank Dunia dan BPS.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.