Sebelumnya
Bagaimana WALHI melihat langkah Presiden yang meminta laporan identitas korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla)?
Hal ini merupakan kemajuan yang patut diapresiasi. Namun, Presiden tidak cukup sekadar mengetahui identitas perusahaan. Presiden secara terbuka kepada publik harus menyampaikan komitmen untuk melakukan proses penegakan hukum dan evaluasi menyeluruh terhadap izin yang gagal mengamankan konsesinya.
Komitmen lainnya, proses ini harus dilakukan secara terbuka, dengan membuka identitas perusahaan dan tidak dilakukan secara pandang bulu, termasuk apabila ada perusahaan yang terafiliasi dengan istana, kerabat istana, dan penguasa.
Apakah langkah ini akan memberikan efek jera?
Baca juga : Daniel Johan: Langkah Baik Dan Harus Ditindaklanjuti
Ada dua hal penting. Perusahaan dijatuhi paksaan untuk melakukan pemulihan dan memberikan ganti rugi kepada masyarakat. Ruang penegakan administrasi menjadi kunci. Apabila ada ruang hukum yang kosong, Presiden dapat menerbitkan Perppu untuk mengakselerasi hal tersebut.
Penjatuhan sanksi administratif dan pemulihan ini tentu dapat diikuti dengan meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, serta proses evaluasi yang diikuti dengan pencabutan atau penciutan areal kerja.
Sebenarnya, apa dampak nyata jika identitas korporasi yang terlibat karhutla dibuka kepada Presiden dan publik?
Konsekuensinya tentu bisa membuka informasi kepada publik mengenai keterhubungan tahun penerbitan izin dengan siapa pejabat yang menerbitkannya.
Baca juga : Eva: Saya Sudah Minta BPS Periksa Proses Pendataannya
Selanjutnya, sanksi sosial untuk memboikot perdagangan produk-produk yang terafiliasi dengan perusahaan yang gagal menjaga areal konsesinya akan memperkuat efek jera.
Selain itu?
Ruang penegakan hukum akan lebih mudah dikawal masyarakat.
Apakah langkah aparat penegak hukum dalam penanganan karhutla selama ini sudah maksimal?
Baca juga : Wapres Minta Modifikasi Cuaca Dimaksimalkan
Sejarah penegakan hukum kita memperlihatkan bahwa negara ini gagal menerapkan penegakan hukum yang keras dan tegas kepada korporasi dan penerima manfaat.
Kenapa seperti itu?
Sejarah membuktikan, lokasi-lokasi yang terbakar pada masa lalu telah beralih menjadi kebun sawit atau kebun kayu. NNM
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Jumat, 11 September 2026 dengan judul "Presiden Minta Perusahaan Terlibat Karhutla Dilaporkan, Apa Dampaknya? Boy Jerry Even Sembiring: Tak Hanya Tahu Identitas, Tapi Hukum Ditegakkan"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.