Sebelumnya
Apa tanggapan Anda dengan rencana Pemprov DKI Jakarta menerbitkan obligasi?
Saya melihat kebutuhan daerah akan pembiayaan semakin meningkat. Namun, dari sisi Pemerintah Pusat, ada efisiensi yang dilakukan terhadap dana transfer ke daerah (TKD) yang jumlahnya cukup besar. Maka, ada opsi daerah mengeluarkan utang daerah yang membuat keuangan daerah akan tertekan.
Keuangan daerah tidak akan sustain jika bertumpu pada utang. Utang daerah pun akan berakibat pada kapasitas fiskal daerah yang semakin menyempit ke depan.
Maksudnya?
Dalam menerbitkan obligasi daerah, Pemda, baik Pemprov maupun Pemkot, harus melihat kapasitas daerah untuk membayar kembali utang yang ditarik dari masyarakat.
Baca juga : Komisi VII Minta Kemenperin Bantu IKM Atasi Kendala SNI
Jika memiliki PAD yang kuat, bisa saja daerah menerbitkan obligasi untuk pembiayaan pembangunan saat ini. Namun, jika PAD-nya kecil, saya rasa akan semakin berat bagi Pemda untuk membangun daerahnya kelak.
Bagaimana dengan Jakarta, apa cukup kuat?
Khusus Jakarta, sebenarnya masih ada ruang untuk mengambil utang karena PAD yang cukup besar dan stabil sepanjang tahun. Dengan PAD rata-rata Rp 60 triliun lebih, saya rasa cukup mampu bagi Jakarta untuk mengeluarkan obligasi. Namun, pertanyaannya adalah mau memberikan bunga berapa? Dengan kondisi bunga investasi saat ini, saya rasa akan menjadi tantangan bagi Jakarta untuk bersaing dengan obligasi swasta.
Memang berapa besar perbedaannya?
Obligasi swasta ada yang mencapai dua digit untuk rate pengembaliannya. Untuk Pemerintah Pusat di range 6-7 persen. Jakarta mau memberikan di harga berapa dengan pasar seperti sekarang? Apalagi BI rate masih mungkin akan naik.
Baca juga : Wapres Kunjungi Anak-anak Yang Dirawat Di Berastagi
Inilah yang dikhawatirkan oleh Pemerintah Pusat ketika ada Pemda yang mengeluarkan obligasi saat ini. Pemda Jakarta pasti akan memberikan bunga yang lebih tinggi dari obligasi negara dengan alasan untuk meningkatkan minat investasi di obligasi daerah.
Apa yang dikhawatirkan Pemerintah Pusat?
Purbaya khawatir akan ada perang bunga di tengah likuiditas yang menipis. Pemerintah Pusat harus menaikkan imbal hasil juga jika ingin bersaing dengan obligasi DKI Jakarta.
Beban bunga akan bertambah besar.
Risiko ke depannya seperti apa?
Baca juga : Desa Migran Emas Jadi Pertahanan Benteng PMI
Nah, sustain atau tidaknya kebijakan obligasi ini sangat tergantung pada berapa imbal hasil yang ditawarkan oleh Pemprov DKI kepada pemegang obligasi. NNM
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Minggu, 13 September 2026 dengan judul "Pro Kontra Rencana Pemprov DKI Jakarta Terbitkan Obligasi Daerah Nailul Huda: Kalau PAD Kuat, Bisa Saja Terbitkan Obligasi"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.