Komisi VII Minta Kemenperin Bantu IKM Atasi Kendala SNI

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan menyoroti masih banyaknya kendala Industri Kecil dan Menengah (IKM) memperoleh Standar Nasional Indonesia (SNI). Kendala utama adalah keterbatasan fasilitas pengujian di daerah.

Anggota Komisi VII DPR Muhammad Hatta mengungkapkan, banyak perusahaan IKM kurang mendapatkan sistem pendukung dari Pemerintah. Itu membuat mereka sangat sulit memperoleh sertifikasi SNI. Karena itu, Pemerintah perlu hadir membantu para pelaku usaha itu agar mudah memperoleh fasilitas pendukung dalam penerapan standardisasi nasional.

Apalagi, pemenuhan standar SNI berkaitan erat dengan upaya IKM memperluas jangkauan pasar hingga ke luar negeri. Pelaku usaha menghadapi berbagai persyaratan di negara tujuan ekspor, sehingga SNI jadi bagian kesiapan produk.

Baca juga : Wapres Kunjungi Anak-anak Yang Dirawat Di Berastagi

“Sayangnya proses itu belum optimal akibat keterbatasan akses laboratorium pengujian daerah,” terangnya, Jumat (11/9/2026).

Menurutnya, fasilitas pengujian milik Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) di daerah perlu dimaksimalkan. Fasilitas itu bisa dimanfaatkan untuk membantu IKM memenuhi persyaratan standardisasi tanpa perlu membawa peralatan besar ke wilayah lain yang memiliki sarana pengujian.

Kementerian diharapkan memperkuat koordinasi serta mengambil langkah konkret untuk mendukung IKM di berbagai daerah.

Baca juga : Desa Migran Emas Jadi Pertahanan Benteng PMI

Karena keberadaan satuan kerja standardisasi dan pelayanan jasa industri di sejumlah wilayah bisa jadi bagian sistem pendukung bagi pelaku IKM. Khususnya dalam menghadapi kendala jarak, waktu, tenaga, dan biaya.

Untuk Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), lanjutnya, bisa lebih fokus membantu IKM karena memiliki satuan kerja di seluruh Indonesia. Karena fasilitas Badan Standardisasi Nasional (BSN) masih terbatas di Yogyakarta dan Jakarta.

Itu yang membuat pelaku IKM kesulitan membawa peralatan berukuran besar karena memakan waktu serta biaya tinggi.

Baca juga : Pemilihan Ketum PBNU Lebih Sejuk & Bermartabat

Berikutnya, dukungan anggaran standardisasi dan pelayanan industri semestinya turut diarahkan untuk memperkuat IKM, bukan hanya perusahaan besar. “Sinergi Kementerian Perindustrian, BSN, dan pelaku usaha perlu ditingkatkan agar pemenuhan standar jadi instrumen peningkatan kualitas serta memperluas daya saing produk IKM di pasar internasional,” ujarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.