Sebelumnya
Apa pandangan Anda terkait Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara yang menghapus batas maksimal jumlah menteri dan kini digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK)?
Saya berpendapat bahwa pada hakikatnya konstitusi telah menentukan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Dengan penegasan, setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara.
Dalam pandangan Anda, bagaimana seharusnya aturan tersebut?
Secara normatif, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas telah mengatur dan mengklasifikasikan urusan tertentu dalam pemerintahan ke dalam tiga aspek.
Baca juga : Syamsul Jahidin: Pembengkakan Kabinet Menguras Dana APBN
Boleh dijelaskan?
Pertama, urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program Pemerintah.
Menurut Anda, perlukah diatur batasan jumlah kementerian?
Konstitusi telah mengantisipasi dan mengakomodasi kompleksitas urusan pemerintahan negara. Salah satunya dengan membuka kemungkinan bagi presiden untuk menata serta menyesuaikan kebutuhan pembentukan lembaga kementerian yang dipandang relevan. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan hukum serta ketatanegaraan pada masa depan. Konstruksi norma Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 juga telah mengatur bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Selain merupakan sebuah kebutuhan ketatanegaraan, hal tersebut lebih jauh merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari.
Baca juga : Nadine Chandrawinata, Hamil Anak Ketiga Gampang Capek
Lalu, bagaimana Anda melihat urgensi penambahan kementerian jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya?
Saya memandang bahwa penambahan jumlah kementerian negara diperlukan setidaknya karena tiga alasan fundamental.
Apa saja itu?
Pertama, jumlah kementerian sebelum Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara diundangkan secara prinsip belum menggambarkan keseluruhan urusan pemerintahan yang telah disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, pembatasan jumlah kementerian negara secara teoretis tidak dapat mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan nasional dalam konteks yang komprehensif. NNM
Baca juga : Tembus Rp 8.351 Triliun, BI Pastikan Utang Luar Negeri Masih Sehat
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Rabu, 18 November 2026 dengan judul "UU Kementerian Negara Digugat Ke MK, Pemohon Minta Jumlah Kementerian Dibatasi Fahri Bachmid: Penambahan Kementerian Karena Ada Kebutuhan"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.