RM.id Rakyat Merdeka - Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini menilai, rencana penutupan sejumlah program studi oleh pemerintah tidak boleh semata didasarkan pada logika pasar dan kebutuhan industri jangka pendek.
Menurut dia, wacana yang disampaikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tersebut mencerminkan pendekatan jangka pendek yang berpotensi mereduksi makna pendidikan. “Industri memang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan teknis tertentu. Namun pendidikan tidak bisa direduksi hanya menjadi penyedia tenaga kerja,” kata Didik dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Minggu (26/4/2026).
Ia menegaskan, pendidikan merupakan proses holistik untuk membentuk manusia seutuhnya, tidak hanya dari sisi keterampilan, tetapi juga kemampuan berpikir, merasakan, serta menentukan nilai dan tanggung jawab.
Baca juga : Hari Kartini, Wamen Fajar Tekankan Akses Dan Mutu Pendidikan Harus Sejalan
Dalam konteks itu, perguruan tinggi memiliki peran yang tidak tergantikan dan tidak sepenuhnya bisa mengikuti logika pasar. Kampus, kata dia, harus tetap menjaga ruang bagi ilmu-ilmu yang belum memiliki nilai ekonomi langsung, tetapi penting bagi perkembangan peradaban.
“Jika pendidikan tinggi hanya menjadi penyedia keterampilan industri, kita berisiko melahirkan generasi yang terampil tetapi tidak reflektif, adaptif tetapi tidak visioner,” ujarnya.
Didik juga menyoroti pentingnya keberadaan ilmu murni atau ilmu dasar yang saat ini dinilai kurang diminati. Menurut dia, pengabaian terhadap bidang tersebut dapat berdampak pada kemandirian bangsa.
Baca juga : Perputaran Uang Program MBG Ke Sektor Pertanian Capai Rp 600 M Per Hari
“Negara yang meninggalkan ilmu murni akan kehilangan kedaulatan intelektual dan bergantung pada pengetahuan dari luar,” katanya.
Selain itu, ia mengkritik fenomena sejumlah perguruan tinggi negeri yang dinilai mulai mengikuti logika pasar dengan membuka program-program praktis di berbagai kota besar tanpa berorientasi pada penguatan riset dan keilmuan mendalam.
Di sisi lain, ia memahami adanya persoalan kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri. Data menunjukkan, setiap tahun sekitar 1,9 juta sarjana lulus, namun tidak semuanya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Baca juga : Arteta Bangga, Arsenal Ukir Sejarah di Semifinal Liga Champions
Meski demikian, ia menilai, kebijakan penyesuaian program studi tetap harus dilakukan secara hati-hati dan tidak mengorbankan keberlangsungan ilmu dasar.
“Kementerian harus bersikap visioner dengan memperkuat ekosistem pendidikan tinggi. Pendidikan bukan sekadar mencetak pekerja, tetapi menyiapkan masa depan dan membangun peradaban,” kata Didik.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.