RM.id Rakyat Merdeka - Penguatan peran masyarakat adat melalui kla/marga dinilai menjadi kunci percepatan pembangunan Papua yang inklusif dan berkelanjutan.
Gagasan tersebut mengemuka dalam seminar bertajuk "Membangun Ekonomi dan Budaya Papua Melalui Penguatan Peran Kla/Marga Sebagai Aktor Pembangunan" yang mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, masyarakat adat, mahasiswa Papua, dan pelaku pembangunan.
Seminar yang digelar di Auditorium Bahtiar Effendy, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (29/7/2026), menjadi forum untuk memperkuat sinergi dalam mendorong pembangunan Papua melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat adat.
Kegiatan ini dihadiri secara luring oleh Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Jakarta dan sivitas akademika FISIP UIN Jakarta.
Sementara secara daring, seminar diikuti Anggota DPR Papua Tengah Jhon Gobai, lebih dari 150 peserta dari Kelompok Pokja Papua Produktif BPP Papua, Kelompok Nelayan KONEPA, Kelompok Rumput Laut Ramaidori, serta jejaring BP3OKP di empat kabupaten di Papua.
Baca juga : Gelar WICAP 2026, Brantas Abipraya Perkuat SDM Hingga Pemberdayaan Perempuan
Dekan FISIP UIN Jakarta, Dzuriyatun Toyibah menegaskan, percepatan pembangunan Papua membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
Menurutnya, UIN Jakarta siap memperkuat kontribusi melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, serta riset yang mendukung pembangunan Papua secara inklusif dan berkelanjutan.
Sebagai keynote speaker, Koordinator BP3OKP, Pdt. Alberth Yoku menekankan bahwa pembangunan Papua harus berangkat dari penghormatan terhadap masyarakat adat, hak ulayat, dan optimalisasi potensi budaya sebagai fondasi kesejahteraan.
Implementasi pembangunan diwujudkan melalui program Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Papua Damai yang didukung optimalisasi Dana Otonomi Khusus dengan melibatkan masyarakat adat sebagai mitra strategis.
Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumule Tumbo menjelaskan, penguatan Otonomi Khusus Papua memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, serta Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041.
Baca juga : PSI: Jangan Karena Politik, Sejarah Pembangunan NTT Dihapus
Menurutnya, regulasi tersebut memperkuat tata kelola pemerintahan, kewenangan khusus daerah, serta pendanaan pembangunan guna meningkatkan pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, Direktur Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Kebudayaan, Sjamsul Hadi mengatakan, pendekatan kebudayaan menjadi bagian penting dalam pembangunan Papua.
Implementasi Jalan Kebudayaan Papua diarahkan untuk memperkuat perlindungan masyarakat adat sekaligus mengembangkan potensi budaya di tujuh wilayah adat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Orang Asli Papua.
Dari sektor perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Iqbal Shoffan Shofwan menegaskan, pentingnya hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan kapasitas UMKM, pemanfaatan perdagangan digital, serta penguatan rantai pasok sebagai strategi meningkatkan daya saing produk Papua di pasar nasional maupun internasional.
Diskusi juga menghasilkan sejumlah aspirasi masyarakat Papua yang menyoroti pentingnya penguatan ekosistem hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan, revitalisasi infrastruktur pasar, peningkatan akses informasi perdagangan, penguatan konektivitas logistik, serta penyediaan pelabuhan khusus guna mempercepat distribusi produk unggulan Papua.
Baca juga : Menteri Dody Percepat Pembangunan Sabo Dam Pascabanjir Tapanuli Tengah
Aspirasi tersebut diharapkan menjadi masukan strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi Papua yang semakin inklusif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat adat.
Seminar ini menjadi ruang dialog konstruktif yang mempertemukan perspektif pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk memperkuat komitmen bahwa perdamaian dan kesejahteraan Papua dapat diwujudkan melalui pembangunan ekonomi yang menghormati budaya, memberdayakan masyarakat adat, serta didukung kolaborasi lintas sektor.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.