Sebelumnya
"Pertama, mendorong konektivitas universal dengan memastikan untuk mendorong akses universal untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dan layanan pemerintah memastikan inklusi dan menghilangkan kesenjangan digital," kata Ririek.
Kedua, mengusung terobosan untuk ekonomi digital yang berkelanjutan dan tangguh, dengan tujuan mempercepat pembangunan infrastruktur digital.
Ketiga, memastikan pola pikir siap digital untuk individu dan UMKM dan memungkinkan UMKM memiliki akses ke platform digital.
Terakhir, mempromosikan dan mengimplementasikan standar keamanan teknologi yang mendasari praktik yang mendukung upaya perusahaan untuk melindungi jaringan.
Baca juga : Partisipasi Perempuan Di Era Ekonomi Digital Perlu Ditingkatkan
Menanggapi hasil rekomendasi B20 Digitalization Task Force, G20 Indonesia Digital Economy Working Group Chair Mira Tayyiba mengatakan, pemerintah, utamanya Presidensi G20 Indonesia, sangat terbantu dengan kolaborasi dunia usaha dan industri yang ikut berkontribusi memastikan bahwa kebijakan publik termasuk kebijakan terkait digital dapat bermanfaat bagi masyarakat di semua lapisan masyarakat.
"Kami meyakini, kolaborasi ini akan memungkinkan pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang adil dan praktis, serta menciptakan ruang kebijakan yang lebih baik di sektor digital.
G20 Indonesia Digital Economy Working Group juga mendorong kerja sama antar pelaku inovasi seperti startup, modal ventura, korporasi dan pemerintah untuk mendukung inovasi digital," jelasnya.
Menyadari peran penting ekonomi digital dalam banyak aspek kehidupan, G20 Indonesia Digital Economy Working Group juga berkomitmen untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih signifikan dari digitalisasi untuk mencapai pemulihan yang tangguh.
Baca juga : Presidensi G20 Indonesia Dorong Inovasi Teknologi Digital
Puncak dari acara ini adalah sesi panel yang dibagi empat, sesuai bahasan rekomendasi kebijakan yang sudah dihasilkan B20 Digitalization Task Force.
Pembahasannya selain melibatkan pemangku kebijakan dari anggota forum B20 dan G20 juga melibatkan top eksekutif perusahaan multinasional dan perwakilan pemerintah dari masing-masing negara anggota.
B20 Digitalization Task Force Deputy Chair Fajrin Rasyid yang menjadi koordinator diskusi panel dalam pertemuan ini menjelaskan, perumusan rekomendasi gugus tugas memiliki prinsip dan metode yang sangat ketat agar rekomendasi kebijakan yang diajukan dapat ditindaklanjuti, inklusif dan berdampak.
Transformasi digital, kata Fajrin, sangatlah penting, namun ada beberapa tantangan utama yang kita hadapi saat ini dalam hal adopsi digital di seluruh dunia.
Baca juga : Dongkrak Ekonomi Riil, BRI Perkuat Transformasi Digital
"Kami telah menyusun sesi panel yang akan membahas lebih lanjut tindak lanjut secara konkret dari rekomendasi kebijakan bersama-sama. Sesi diskusi panel ini juga akan menghasilkan ide-ide untuk mengatasi tantangan paling mendesak saat ini yang akan mendorong arah kebijakan ekonomi global," ujarnya.
Sesudah pembahasan rekomendasi dalam diskusi panel, B20 Indonesia juga memberikan kesempatan bagi perwakilan dari India yang akan menjadi Presidensi G20-B20 2023.
Perwakilan dari India yang dihadiri Alkesh Kumar Sharma, Secretary Ministry of Electronics & Information Technology of India dan Ananth Khrisnan, CII National Council Member/Executive Vice President and CTO at Tata Consultancy Services Limited, memberikan pernyataan mengenai pentingnya legacy G20-B20 Indonesia bagi G20-B20 2023. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.