RM.id Rakyat Merdeka - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
BPK menyimpulkan bahwa, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, KAI telah memperhitungkan secara wajar tagihan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi 2021.
Baca juga : Pembangunan Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Rakyat
Pelaksanaan kewajiban pelayanan publik Tahun 2021 ini telah didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai serta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material.
Acara ini dihadiri oleh Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen KAI Said Aqil Siroj beserta jajaran, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo beserta jajaran, dan Pimpinan VII BPK Hendra Susanto beserta tim pemeriksa BPK.
Baca juga : Lawan Persib, The Guardian Soroti Penyelesaian Akhir
Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo berterima kasih kepada pimpinan dan jajaran BPK yang telah memberikan rekomendasi kepada KAI atas hasil pemeriksaan yang dilakukan.
Hal ini akan sangat bermanfaat bagi KAI dalam melakukan perbaikan yang berkelanjutan, khususnya guna melaksanakan penugasan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik ke depannya.
Baca juga : BKI Dukung Sebaran Bahan Bakar Nol Emisi Di Pelayaran Internasional
“Kami seluruh insan KAI berpedoman pada nilai-nilai utama Perusahaan yang telah diamanatkan Kementerian BUMN yaitu AKHLAK,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (29/7).
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.