Pemerintah Tekankan Pentingnya Implementasi Ekonomi Berkelanjutan

RM.id  Rakyat Merdeka - Ancaman lingkungan yang muncul saat ini dipandang menggambarkan kegentingan keberlanjutan ekonomi. Penerapan ekonomi biru, hijau, dan sirkular menjadi hal yang tak bisa lagi ditunda-tunda.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, menyampaikan, emisi karbon dioksida di tingkat global tercatat naik 6% menjadi 36,3 miliar ton di tahun 2021. 

"Itu adalah tingkat tertinggi yang pernah terjadi," ujarnya dalam Side Event G20 Seminar on Blue Energy, Green, and Circular Economy: The Future Platform for Post pandemic Development, Rabu (13/7). 

Selama 30 tahun terakhir, kata Airlangga, penggunaan plastik telah berlipat ganda, didorong oleh ekspansi di negara berkembang. Antara tahun 2000 dan 2019, manufaktur plastik dunia meningkat dua kali lipat menjadi 460 juta ton.

Namun, hanya 9% sampah plastik yang didaur ulang.  Akibatnya, 180 juta metrik ton plastik mencemari lautan yang berdampak negatif pada setidaknya 88% spesies laut. 

"Oleh karena itu, sistem ekonomi dengan pendekatan ekonomi biru, hijau, dan sirkular sangat dibutuhkan," terang Airlangga. 

Baca juga : Dasco Sebut Usulan Penonaktifan Sementara Irjen Ferdy Sambo Tak Relevan

Luas lautan diketahui menutupi tiga perempat dunia dan menyimpan sekitar 80% dari semua kehidupan di bumi di bawah gelombangnya.Hingga saat ini, ekonomi kelautan telah menyediakan mata pencaharian bagi lebih dari 10% populasi dunia, dan bernilai lebih dari 1,5 triliun dolar AS dengan perkiraan akan berlipat ganda pada tahun 2030.

Dengan potensi tersebut, imbuh Airlangga, Indonesia terus mengembangkan rencana ekonomi biru, untuk mengelola ekosistem laut dan pesisir dengan baik, mencapai kesetaraan ekonomi, dan meningkatkan mata pencaharian. Hal itu juga sejalan dengan komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) nasional. 

"Kami melakukan ini dengan memasang tujuan ambisius untuk meminimalkan limbah laut, memulihkan, dan memelihara bakau dan habitat laut lainnya," jelasnya. 

Beberapa inisiatif yang dilakukan Pemerintah pada sektor kelautan ialah terkait pengelolaan tangkapan ikan terukur dan berbasis kuota yang didukung oleh sistem pengawasan teknologi; penciptaan komunitas untuk budidaya perikanan berbasis pengetahuan lokal untuk memerangi kemiskinan; dan pelestarian hasil laut yang bernilai ekonomi tinggi. 

Dengan kebijakan tersebut, sektor perikanan berhasil tumbuh 4,55% pada triwulan III 2021 (yoy). Hal ini didorong oleh ekspor komoditas kelautan dan perikanan yang terus berkinerja baik sebagai salah satu dari dua puluh produk ekspor utama Indonesia.

Lalu di sektor hijau, kata Airlangga, Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk maju menuju emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat. Hal ini akan berkontribusi untuk memenuhi target penurunan emisi Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 29% pada tahun 2030 dari business as usual (BAU), dan 41% dengan bantuan internasional.

Baca juga : Dirut Jasa Raharja Ingatkan Pentingnya Bayar Pajak Kendaraan

"Untuk mencapai target tersebut, kebijakan terkait iklim telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Salah satunya adalah penerapan carbon pricing berupa cap and trade, dan carbon tax pada tahun 2023," jelas Airlangga. 

Dia juga menekankan,  mengenai pentingnya pembiayaan untuk mempromosikan ekonomi hijau. Indonesia telah menerapkan kebijakan Climate Budget Tagging (CBT) untuk memastikan sinkronisasi komitmen anggaran antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi perubahan iklim.

Sistem Pembiayaan Inovatif & Prudent

Sistem pembiayaan yang inovatif dan prudent telah dibangun melalui penerbitan Sukuk Hijau, Obligasi SDGs, dan instrumen pembiayaan hijau lainnya. Indonesia fokus pada investasi hijau dan pengembangan energi hijau yang didorong oleh sistem perizinan yang mudah dan juga insentif keuangan.

Selain ekonomi biru dan hijau, ekonomi sirkular juga penting dalam mendukung tujuan berkelanjutan dengan merancang keluar limbah dan polusi dari sistem ekonomi. Ekonomi sirkular menawarkan alternatif yang dapat menghasilkan hingga US$4,5 triliun manfaat ekonomi hingga tahun 2030.

Airlangga menyampaikan, potensi ekonomi sirkular cukuo besar. Di Indonesia, pendekatan sirkular akan menghasilkan tambahan PDB di seluruh perekonomian sebesar Rp 593-638 triliun. Lalu mengurangi limbah di setiap sektor sebesar 18-52%, mengurangi emisi CO2 sebesar 126 juta ton, dan penggunaan air sebesar 6,3 miliar meter kubik. 

Baca juga : Sagunesia, Terobosan Baru Kementan Solusi Hadapi Krisis Pangan

Selain itu, ekonomi sirkular juga menciptakan 4,4 juta pekerjaan kumulatif bersih dan menciptakan penghematan rumah tangga tahunan hampir 9% dari anggaran mereka sekitar Rp 4,9 juta per tahun atau sekitar US$ 327 pada tahun 2030.

"Hingga saat ini, hanya 8,6% dari ekonomi sirkular yang diterapkan di dunia, menunjukkan masih banyak yang harus dilakukan," jelas Airlangga. 

Menggabungkan ekonomi biru, hijau, dan sirkular merupakan peluang sekaligus tantangan. Karenanya, Airlangga menekankan perlunya upaya bersama menjaga keseimbangan pelestarian alam di lautan dan daratan. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi niscaya.■
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.