RM.id Rakyat Merdeka - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan bahwa perubahan iklim akan berdampak pada sektor keuangan. Sebab itu dibutuhkan manajemen untuk sektor keuangan berkelanjutan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, keuangan berkelanjutan mempunyai peran penting dalam mengakselerasi reformasi struktural dan mentransformasi ekonomi Indonesia.
"Di sinilah inisiatif keuangan berkelanjutan memegang peran yang penting mendukung komitmen menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujarnya dalam webinar Warta Ekonomi bertajuk Sustainability Financing di Jakarta, dikutip Senin (29/8).
Inisiatif keuangan berkelanjutan juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya tahan, ramah lingkungan dan sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDG's) PBB.
Menurutnya, keberlanjutan lingkungan hidup dan perubahan iklim telah menjadi perhatian bersama. Di sektor keuangan, perubahan iklim dapat membawa risiko fisik yang bisa merusak infrastruktur, meningkatkan risiko kredit dan memicu instabilitas apabila tidak dimitigasi dengan hati-hati.
"Terdapat kebutuhan mendesak bagi kita untuk bekerjasama dan memikirkan rencana realistis yang dapat menyeimbangkan kepentingan lingkungan, ekonomi, dan sosial secara keberlanjutan," tegasnya.
Baca juga : Evan Dimas Ngerasa Bukan Sang Bintang
Untuk mengembangkan keuangan berkelanjutan, OJK telah mengeluarkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II dan telah menerbitkan Taksonomi Hijau pada awal 2022 lalu.
Di sisi lain, OJK juga memusatkan fokusnya pada dua prioritas utama dalam mengembangkan keuangan berkelanjutan. Pertama, business matching yang melibatkan pelaku di sektor jasa keuangan dan pelaku industri riil untuk berdiskusi terkait berbagai proyek hijau. Kedua, bauran kebijakan insentif dan disinsentif.
"Sekali pun OJK telah mengeluarkan insentif bagi penerbitan green bond dan ekosistem kendaraan listrik, diperlukan insentif dan disinsentif lainnya untuk mendorong pembiayaan di sektor hijau," jelas dia.
Dalam kesempatan yang sama, Pemimpin Divisi Manajemen Risiko BNI, Rayendra Minarsa Goenawan mengungkapkan, BNI memanfaatkan peluang yang ada dalam menyusun inisiatif ekonomi berkelanjutan agar program dapat terlaksana dengan tepat sasaran. Seperti disiapkan peluang pajak karbon.
"Maka kami menyambutnya dengan memberikan pembiayaan kendaraan listrik yang bekerja sama dengan anak perusahaan kami, yaitu BNI Multifinance. Itu sudah disambut baik masyarakat," kata Rayendra.
Kemudian, BNI juga melihat peluang pembiayaan dan investasi bahan bakar alternatif. Perseroan kemudian merespons peluang ini dengan bekerja sama dengan PLN melalui skema SPKLU Partnership Investor Own Investor Operate (IO2).
Adapun per Juni 2022, porsi pembiayaan berkelanjutan BNI telah mencapai Rp 176,6 triliun atau 28,5 persen dari total kredit perseroan. Sementara pembiayaana hijau BNI mencapai Rp 58,6 triliun atau 9,5 persen dari total kredit perseroan.
Sementara itu, CEO Citi Indonesia Batara Sianturi menuturkan, pihaknya melakukan dua pendekatan utama dalam mendorong pembiayaan berkelanjutan. Pendekatan pertama adalah level kebijakan.
Pada level ini, Citi Indonesia secara aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga sektor publik. Melalui komunikasi ini, Citi Indonesia membuka ruang diskusi untuk mengulas bagaimana caranya menyusun regulasi yang sesuai dengan kondisi negara dengan berbasis best practices.
"Kami juga melibatkan institusi supranasional, seperti Bank Dunia. Contoh, sesudah COP26, kami menggelar konferensi yang melibatkan Ibu Sri Mulyani dan CEO Citi Jane Fraser," imbuh Batara.
Kemudian, pendekatan berikutnya adalah pada level eksekusi. Pendekatan ini lebih memfokuskan komunikasi Citi Indonesia dengan para klien.
"Misalnya, PLN dan Pertamina, yakni bagaimana mereka dapat mencapai target transisi. Mereka ini kan sudah mengeluarkan blueprint masing-masing, jadi tinggal bagaimana kami sebagai global bank dapat mempercepat implementasinya," katanya.
Baca juga : 4 Tip Buat Para Ibu Mengatur Keuangan Keluarga
Di sisi lain, PT Bank DBS Indonesia telah meraih 35 miliar dolar AS year-to-date (ytd) untuk keuangan berkelanjutan. Perbankan membidik angka 50 miliar dolar AS di 2024 mendatang.
"Kami telah menjadi bank yang sangat fokus dengan sustainability financing," kata Kunardy Lie, Director Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia.
Selain capaian tersebut, DBS Indonesia juga telah memiliki Sustainable and Transition Finance Framework and Taxonomy. Lalu, Perbankan juga bergabung dengan Net-Zero Banking Alliance (NZRA) yang merupakan inisiatif Keuangan Program Lingkungan PBB.
"Kami juga memiliki komitmen untuk net zero lending pada 2050. Ini adalah suatu target yang kami rasa cukup menantang, tapi kami harus mulai dari sekarang," pungkasnya. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.