RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan program bersih-bersih perusahaan pelat merah, terus berjalan. Mantan bos Inter Milan ini tengah menyiapkan aturan untuk menutup peluang petinggi BUMN yang terlibat kasus hukum, bisa menjabat lagi.
Erick bakal mengajak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap BUMN yang dituju.
“Core value AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) benar-benar harus dijaga. Bagi yang terindikasi korupsi akan di-blacklist. Semua diaudit oleh BPKP, yang bisa mencabut hanya Presiden. Bukan saya (Menteri BUMN) yang mencabut, karena nanti terkesan politis,” kata Erick di Jakarta, Senin (26/12).
Baca juga : Kiddy.Id Berikan Solusi Sewa Perlengkapan Bayi yang Praktis
Ia menegaskan, langkah tersebut guna memastikan para petinggi BUMN, tidak mempermainkan amanah yang telah diberikan. Apalagi hanya untuk menguntungkan diri sendiri.
Terpisah, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, aturan yang akan dibuat Erick tersebut yakni berisi ketentuan untuk mem-blacklist direksi dan komisaris yang terlibat kasus hukum. Mereka nanti tidak akan bisa masuk ke perusahaan BUMN lagi.
Selama ini, kata dia, komisaris atau direksi yang terlibat kasus hukum masih mungkin menjabat lagi.
Baca juga : Tim PkM FTI Trisakti Beri Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan di Bekasi
“Dengan di-blacklist, dia nggak bisa masuk (jajaran) direksi (BUMN) kapan pun,” katanya.
Arya memastikan aturan tersebut akan diterbitkan tahun ini.
“Aturannya lagi dibikin Pak Erick. Dalam aturan itu, Secepatnya (aturan rampung), karena Pak Erick juga inginnya cepat-cepat,” ungkapnya.
Baca juga : PNM Bersinergi Dorong Pemasaran UMKM Untuk Pulihkan Ekonomi Rakyat
Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menyambut positif terobosan Erick terhadap kesehatan BUMN. Sebab, hal tersebut, akan menjadi langkah tegas dalam melindungi perusahaan pelat merah dari oknum-oknum yang tak bertanggung jawab.
“Aturan blacklist harus rasional dan bisa didiskusikan dengan publik maupun akademisi. Sehingga tujuan aturan ini BUMN bisa tercapai. Jangan sampai, aturan tersebut turut diintervensi pihak-pihak nakal,” saran Toto saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.