RM.id Rakyat Merdeka - Pelaku usaha properti yang tergabung dalam asosiasi Realestat Indonesia (REI) optimis, program pembangunan 3 juta rumah yang merupakan amanah Presiden Prabowo Subianto, akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menegaskan, program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden Prabowo.
Menurutnya, program mulia yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan tersebut telah disampaikan RI-1 kepada masyarakat, bahkan di forum internasional.
Datgas Perumahan juga telah berulang kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan komunitas perumahan.
“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kami berkeyakinan program ini akan terealisasi,” tegas CEO Buana Kassiti Group tersebut, di Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Dia mengakui, beberapa kebijakan baru yang mengemuka seperti pembangunan rumah berkonsep gotong royong, program rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah masih belum berkorelasi terhadap pencapaian program 3 juta rumah dan berbeda dari arah yang selama ini disampaikan.
Meski begitu, asosiasi tertua dan terbesar di Indonesia itu terus berkomunikasi dengan pemerintah, termasuk Satgas Perumahan.
Baca juga : Prabowo Ingin Belajar Program Makan Bergizi Gratis Dari Brazil
Joko memastikan, REI tetap berkomunikasi dan beradaptasi dengan nomenklatur kementerian untuk mendorong program 3 juta rumah ini.
"Meskipun saat ini ada banyak pertanyaan dan juga kebingungan informasi dari para anggota kami terutama di daerah,” jelas Joko.
Anggota Satgas Perumahan itu menilai, seharusnya program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap berkelanjutan. Sebab pada 2025 sudah disiapkan anggaran untuk 220 ribu unit dan Tapera 40 ribu unit.
Bahkan, ungkap Joko, ada komitmen, angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300 ribu unit.
Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total nilai Rp 53 triliun.
Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran akan masuk ke pos mana, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.
Joko memastikan, REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan.
Baca juga : Dukung Program 3 Juta Rumah, 4 Asosiasi Deklarasikan GASPERR
Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepreneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah.
“Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” paparnya.
Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.
Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.
Joko menegaskan, program 3 juta rumah ini bukan hanya masalah penyediaan rumah, tetapi juga tentang membangun ekosistem yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Diingatkannya, peran sektor properti, termasuk perumahan di dalamnya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berkisar 35 persen hingga 55 persen,” sebutnya.
Baca juga : PTPP-BTN All Out Dukung Program Tiga Juta Rumah
Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerja sama dengan Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp 112 triliun atau setara dengan 7 miliar dolar AS dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56 persen terhadap perekonomian nasional.
Setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp 120 triliun-Rp 145 triliun.
Riset tersebut, menurut Joko, dilakukan sebelum kondisi ekosistem dan lingkungannya diperbaiki. Tetapi kini dengan adanya Kementerian PKP, tentu dampak ekonominya menjadi semakin besar.
“Jika dibedah lagi, maka properti adalah tulang punggung industri padat karya karena melibatkan 185 industri terkait. Dengan kontribusi sebesar itu, selayaknya perizinan di sektor ini semakin cepat,” harapnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.