RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto mempercepat target swasembada pangan bisa terlaksana pada tahun 2027. Satu tahun lebih cepat.
Percepatan pencapaian target tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri sejumlah forum internasional, seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan, Pemerintah memiliki waktu kurang lebih dua tahun untuk merealisasikan target tersebut.
Karena itu, pihaknya langsung tancap gas menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional. Salah satunya, menempatkan satu petugas penyuluh pertanian di setiap desa di Indonesia.
“Pemerintah juga akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperkuat peran penyuluh pertanian yang tersebar di berbagai daerah. Pengelolaannya nanti akan dilakukan secara terpusat, di bawah koordinasi Kementerian Pertanian,” kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Pangan 2024 di Jakarta, Kamis (28/11/2024).
Baca juga : 470.102 Pekerja Di DKI Belum Terlindungi BPJS
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, keberadaan penyuluh pertanian dinilai penting untuk memberikan edukasi kepada petani. Terutama dalam penggunaan pupuk yang efisien, pemilihan bibit unggul serta penerapan teknologi modern.
Menurut Zulhas, saat ini jumlah penyuluh pertanian di Indonesia sekitar 38 ribu orang. Nanti, setiap desa akan didampingi satu orang penyuluh pertanian.
Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan hasil panen sekaligus menjaga keberlanjutan pertanian.
Selain fokus pada komoditas pangan utama, seperti padi dan jagung, penyuluh pertanian juga akan diarahkan mengembangkan potensi perkebunan, seperti kelapa, kopi dan cokelat.
Sektor hortikultura juga menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor.
Baca juga : The Citizens Diprediksi Remuk
“Pertanian itu nanti akan luas, padi, jagung dan Perkebunan,” ucap Zulhas.
Sebagai bagian dari percepatan swasembada pangan, lanjut Zulhas, Pemerintah juga mengejar beberapa penyelesaian kebijakan.
Pertama, menyusun Perpres untuk neraca komoditas. Perpres penyaluran pupuk subsidi, hingga usulan usaha bidang pangan di bawah Kementerian Pertanian.
Untuk penyaluran pupuk subsidi, Zulhas mengatakan, aturannya bakal dipangkas agar tidak menghambat. Ke depannya, untuk penyaluran pupuk subsidi tidak memerlukan Surat Keputusan (SK) Pemerintah Daerah (Pemda).
“Dulu ada aturan harus ada SK Bupati, SK Gubernur, SK Menteri Perdagangan, banyak sekali. Sekarang kita pangkas. Nanti cukup SK Mentan (Menteri Pertanian). Mentan tugaskan PTPupuk Indonesia langsung ke penyalur atau ke kios atau ke Gapoktan (gabungan kelompok tani),” tegasnya.
Baca juga : Megatron-Bukilic Menggila
Menurut Zulhas, Pemerintah juga berencana mengubah Perum Bulog menjadi badan otonom di bawah presiden. Artinya, Bulog tak lagi melakukan pengadaan untuk komersial seperti perusahaan.
Ada pula usulan beberapa badan bidang pangan bakal berada di bawah koordinator Kementerian Pertanian, seperti Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Nasional.
Dia berharap, dengan dipercepatnya target swasembada pangan, Indonesia tak akan lagi mengimpor beras pada 2025.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.