Sebelumnya
Saat ini, jajarannya tengah memastikan bahwa anggaran yang tidak bermanfaat bagi kinerja kementerian dapat dihapus. Terlebih, penghematan ini merupakan instruksi Presiden.
“Semangat yang ingin dilakukan oleh pemerintahan hari ini adalah melakukan optimalisasi pemanfaatan anggaran secara optimal dan tepat sasaran, serta terukur. Pesan ini sebetulnya yang ingin dilaku kan pemerintah,” tuturnya.
Di kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa pemangkasan yang dilakukan tidak menggangu kinerja kementerian atau lembaga. Sebab, pemangkasan ini tidak menyasar program, melainkan kepada belanja di kementerian/lembaga.
“Semua (program dan insentif untuk industri) tidak ada yang kena (pemotongan). Program (Kemenko Perekonomian) semua jalan,” ungkap mantan ketua umum Partai Golkar itu.
Baca juga : Pemindahan ASN Ke IKN Ditunda Lagi
Berbeda dengan jawaban menteri berlatar politisi, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti justru lebih blak-blakan. Anggaran Kementerian PU dipangkas Rp 81 triliun dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp 110 triliun.
Menurut Diana, pemangkasan itu berpengaruh pada operasional kementeriannya, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan dan bendungan.
“Tentunya terganggu. Ya mungkin semua ya, tidak hanya jalan terganggu, bendungan terganggu, irigasi terganggu, bangunan juga terganggu, semuanya,” sesalnya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (31/1/2025).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Muhammad Faisal menganggap baik pemangkasan ini. Hanya saja, pemangkasan jangan dilakukan pada belanja yang memang mendasar.
Baca juga : Kami Happy RI Masuk BRICS
“Artinya, jangan salah sasaran. Dalam hal ini, kementerian atau lembaga harus benar-benar cermat. Jangan sampai salah prioritas,” pesan Faisal saat dihubungi, tadi malam.
Menurutnya, pemangkasan ini sebagai langkah rasional yang dilakukan Pemerintah. Sebab, Faisal memprediksi, target penerimaan negara sulit dicapai karena perubahan skema tarif PPN 12 persen.
Meski begitu, belanja negara yang dipatok sangat besar. Sehingga, tanpa pemangkasan anggaran, Pemerintah khawatir defisit APBN melebar dari asumsi APBN 2025.
Faisal berpesan agar kementerian/lembaga lebih berhati-hati dalam menentukan program atau belanja mana yang akan dipangkas. Jangan sampai pemangkasan ini justru mengganggu pertumbuhan ekonomi.
“Jangan malah program prioritas itu kurang selektif, kurang matang dari sisi desain. Sehingga untuk mencapai target malah tidak efisien,” pungkasnya.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai, kebijakan efisiensi anggaran diharapkan dapat mengarahkan pembangunan agar lebih selaras dengan prioritas nasional. Realokasi belanja APBN akan membuat sebagian pihak diuntungkan dan sebagian lainnya dirugikan. “Namun, setidaknya arah pembangunan akan lebih sesuai dengan keinginan pemerintah,” ujar Wijayanto di Jakarta, Jumat.
Meski demikian, ia mengingatkan jika tidak dikelola dengan tepat, realokasi belanja negara berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.