RM.id Rakyat Merdeka - Bank Indonesia (BI) kembali memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 18-19 Maret 2025.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga prakiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen, mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi, dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Ke depan, BI terus mencermati prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam memanfaatkan ruang penurunan BI-Rate dengan mempertimbangkan pergerakan nilai tukar rupiah,” jelasnya dalam konferensi pers RDG BI secara virtual, Rabu (19/3/2025).
Ia mengatakan, ketidakpastian global tetap tinggi akibat kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang makin luas. Di AS, kebijakan tarif impor berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat di tengah meningkatnya pemberian insentif fiskal, sementara laju penurunan inflasi tidak secepat yang diprakirakan.
Baca juga : Pemerintah Indonesia dan MPR Tegaskan Dukungan Penuh untuk Palestina
“Ekonomi Eropa, Jepang, dan India juga terkena dampak rambatan kebijakan tarif impor AS tersebut di tengah permintaan domestik yang belum meningkat akibat keyakinan usaha yang rendah dan ekspor yang melambat,” katanya.
Untuk itu dari dalam negeri, Perry memastikan, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) diarahkan untuk lebih mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah.
“Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan UMKM,” katanya.
Baca juga : Bali Pertahankan Tradisi Dengan Kucurkan Insentif
Keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran akan terus diperkuat, demikian pula akseptasi digitalisasi sistem pembayaran akan terus diperluas.
BI sambung Perry, juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah.
Sinergi dilakukan dalam tujuh area kebijakan, yakni pertama, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dalam memitigasi gejolak global. Kedua, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal.
Ketiga, upaya mendorong pembiayaan ekonomi melalui KLM. Keempat, dukungan dalam mengakselerasi transformasi digital Pemerintah. Kelima, upaya memperkuat hilirisasi dan ketahanan pangan. Keenam, dukungan dalam mendorong pengembangan ekonomi hijau, syariah, dan inklusi, serta ketujuh, dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia.
Baca juga : Sri Mulyani Cairkan Dana Rp 16,6 T untuk Bulog Serap Gabah Petani
“BI terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan,” tegas Perry.
BI juga memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan. Termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.