BTN Perkuat CKPN Hingga 27,56 Persen

RM.id  Rakyat Merdeka - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) bersiap mengantisipasi tekanan global yang tidak menentu kapan mereda. Salah satu caranya, dengan meningkatkan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Meskipun menghadapi tantangan, selama Januari 2025, per­seroan tetap mampu mening­katkan penyaluran kredit dan membukukan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Dalam laporan keuangan bulanan per Januari 2025, BTN mencatat­kan peningkatan pembentukan CKPN sebesar 27,56 persen se­cara tahunan (year on year/yoy).

Selanjutnya, penyaluran kredit BTN tercatat senilai Rp 356,99 triliun per akhir Januari 2025, atau tumbuh 7,1 persen yoy dari periode yang sama tahun sebel­umnya senilai Rp 333,28 triliun.

Untuk pembiayaan syariah, tercatat Rp 44,5 triliun. Angka ini melonjak 18 persen yoy dari posisi yang sama tahun lalu se­nilai Rp 37,7 triliun. Pencapaian bisnis syariah tersebut sejalan dengan tren masyarakat, yang kian menggemari produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah) ber­basis syariah.

Menurut Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, pertum­buhan double digit yang selalu tercapai selama beberapa tahun terakhir ini merupakan bekal berharga bagi BTN Syariah, yang tengah menjalani proses spin off dari unit syariah menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

Baca juga : Job Fair Dan BUMD Bisa Serap Tenaga Kerja

Kemudian, lanjut Nixon, Dana Pihak Ketiga (DPK) perseroan mencapai Rp 374 triliun per akhir Januari 2025, tumbuh 8,7 persen yoy dari periode yang sama tahun lalu senilai Rp 344,25 triliun. Kenaikan DPK yang lebih tinggi dari pertumbu­han kredit, bukan hanya menun­jukkan tingginya kepercayaan publik terhadap BTN, namun juga mencerminkan kemampuan ekspansi ke depan.

Nixon menjelaskan, pertum­buhan kredit emiten berkode saham BBTN ini yang tetap positif, memperlihatkan bahwa permintaan KPR memang tidak pernah lesu.

“Seberat apa pun tantangan kondisi ekonomi dan kemam­puan daya beli konsumen, me­miliki rumah merupakan impian semua orang dan selalu menjadi prioritas,” yakin Nixon, di Ja­karta, Minggu (2/3/2025).

Sebagai bank yang mendapat mandat khusus di sektor pem­biayaan properti, kata Nixon, BTN tentu harus mampu menye­diakan akses pembiayaan seluas luasnya bagi masyarakat untuk memiliki rumah. “Apa pun situasinya, termasuk ketika industri bank menghadapi isu likuiditas berbiaya tinggi,” tegas Nixon.

Karena itu, tetap ekspansif di tengah situasi ekonomi yang menantang merupakan pilihan strategis BTN. Hal ini bentuk dukungan dan komitmen BTN terhadap agenda prioritas Pemerintah dalam menekan angka back­log (selisih antara permintaan dan ketersediaan) perumahan.

Baca juga : Sitha Marino, Kebelet Dinikahi Bastian

Menurut dia, akselerasi dibu­tuhkan agar jumlah masyarakat yang belum memiliki hunian layak dapat ditekan secara sig­nifikan. Diakui Nixon, men­jalankan fungsi bisnis dan sosial secara bersamaan memang bu­kan perkara mudah, namun BTN harus mampu melakukan itu.

“Tantangan terbesarnya adalah, bagaimana kredit yang kami salurkan berkualitas tinggi, dengan proses bisnis yang lebih cepat dan biaya kredit (cost of credit) semakin baik,” ujarnya.

Untuk itu, Nixon memastikan, transformasi digital terus disem­purnakan dalam beberapa tahun terakhir, akan menjadi game changer bagi bisnis BTN. Peluncuran aplikasi super Bale dan implementasi BTN Digital Store bakal berdampak positif terhadap pertumbuhan kredit berkualitas dan penghimpunan dana murah.

“Kami juga secara agresif mempertebal bisnis KPR non-subsidi dan high yield loan un­tuk memperbaiki tingkat mar­gin,” ucapnya.

Kemudian, agenda transfor­masi digital dan ekspansi ke seg­men komersial, juga dilakukan secara simultan, berkelanjutan untuk membawa perseroan ke level lebih tinggi. Dari aktivitas penyaluran kredit, BTN meraih pendapatan bunga Rp 2,36 triliun. Setelah dikurangi beban bunga Rp 1,5 triliun, pendapatan bunga bersih mencapai Rp 854 miliar. Sementara laba bersih tahun berjalan senilai Rp 102 miliar.

Baca juga : Dipastikan Erick, 47 BUMN Masuk Danantara

Terpisah, Pengamat Perbank­an sekaligus Staf Ahli Pusat Studi Bisnis (PSB) Universitas Prof. Dr Moestopo (UPDM) Paul Sutaryono berpendapat, sejumlah bank memang harus terus menambah biaya CKPN. Hal tersebut sebagai langkah menghadapi potensi peruba­han kualitas kredit. Serta untuk mengantisipasi terjadinya po­tensi peningkatan risiko.

“Keputusan ini tepat dan di­perlukan, seiring risiko bisnis di tengah ancaman tantangan likui­ditas hingga gejolak politik global. Termasuk dengan yang dilakukan BTN,” ujar Paul kepada Rakyat Merdeka, Minggu (2/3/2025).

Selain itu, sambung Paul, masalah domestik seperti le­mahnya daya beli masyarakat, juga menjadi pertimbangan bank makin mempertebal CKPN. Hal ini bisa dikatakan sebagai salah satu strategi bank dari fluktuasi ekonomi global, dan eksposur kredit di sektor tertentu.

“Seperti salah satunya properti, yang menjadi core busi­ness BTN, maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga memerlukan strategi mitigasi yang lebih baik,” kata Paul.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.